Presiden Minta BPKH Investasi Tambah Manfaat Dana Haji

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan investasi menguntungkan demi menambah manfaat dari dana haji yang dikelolanya. Investasi menguntungkan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mencontohkan, penempatan dana pada proyek jalan tol atau pelabuhan.

"Bukan pada investasi yang berpotensi merugikan karena tanggungjawabnya harus ada, karena ini dana umat," tutur Lukman yang mendampingi Jokowi menerima nama-nama calon Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH, mengutip Antara, Senin (13/3).

Makanya, sambung dia, nama-nama calon Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH adalah orang-orang profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman pengelolaan keuangan minimal lima tahun.

Lihat juga: Aset Empat Bank BUMN Syariah Mekar Sepanjang 2016

Ia menyebutkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan atau investasi dana haji harus ada jaminan keamanannya. "Itulah kenapa tadi bapak presiden mencontohkan harus betul-betul dipilih investasi yang sama sekali terjamin. Jangan sampai, ada peluang rugi," ucapnya.

Lukman menjelaskan, Badan Pelaksana BPKH nantinya akan bekerja dan menentukan penempatan dana haji itu di instrumen seperti apa.

"Investasi kan macam-macam, tentu kami percaya betul karena mereka adalah para profesional, karena syaratnya tadi selain memiliki kompetensi, juga harus memiliki pengalaman lima tahun dalam pengelolaan keuangan," tuturnya.

Pilihan Redaksi Pakai Dana Haji, BSM Kucurkan Rp5 Triliun ke Infrastruktur BSM Pastikan Dana Haji Masyarakat di Bank Dijamin LPS

Sekadar informasi, BPKH nantinya akan mengelola dana haji sebesar sekitar Rp90 triliun. Jumlah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun

"Sementara ini, karena belum ada badan pengelola keuangan haji, Kementerian Agama hanya menempatkan pada tiga instrumen saja, yaitu surat berharga negara (SBN), SUN dan deposito berjangka," imbuh dia.

Menurut Lukman, investasi di tiga instrumen itu belum mendatangkan manfaat yang maksimal. "Ini nilai kemanfaatannya kelihatannya sangat terbatas, tentu akan dipilih investasi yang kemanfaatannya lebih besar," terangnya.

Ia berharap, dengan penyerahan nama-nama calon Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH kepada Presiden itu, BPKH dapat segera beroperasi.

"Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama karena ini tergantung dari seberapa cepat nanti Badan Pelaksana ditetapkan oleh Presiden dan Dewan Pengawas diputuskan DPR bisa segera bekerja untuk memenuhi ketentuan UU," tutur dia.

Ketua Panitia Seleksi BPKH Mulya Efendi Siregar mengatakan, setelah nama-nama Badan Pelaksana diputuskan maka mereka akan memilih sendiri ketuanya.

"Investasi ke yang sudah jelas menguntungkan sehingga dana tidak hilang," tegas Mulya Siregar. (bir)