Migrasi Pintu Tol Otomatis, Jasa Marga Jamin Tak Ada PHK

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjamin tidak akan melakukan langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan-karyawan yang melayani transaksi di gardu tol, meskipun seluruh gardu berstatus Gardu Tol Otomatis (GTO).

GTO sendiri ditujukan guna mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan pembayaran non tunai (cashless) melalui pembayaran tol elektronik (e-toll).

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani mengungkapkan, para karyawan di bagian transaksi gardu tol tetap memiliki kesempatan bekerja di gardu-gardu tol lainnya yang belum menyediakan fasilitas pembayaran non tunai. Misalnya, gardu di tol-tol yang berada di luar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Pasalnya, target penerapan pembayaran non tunai yang digalakkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) utamanya diberlakukan pada tol-tol di lingkup Jabodetabek terlebih dulu, sehingga tak langsung serempak diberlakukan di tol seluruh Indonesia.

Lihat juga: Dorong Gerakan Non Tunai, Jasa Marga Genjot Pembayaran e-Toll

"Walaupun GTO, bukan berarti kami tidak membutuhkan karyawan. Memang, perbandingannya yang beda," ucap Desi, kemarin.

Jaminan lain dari Jasa Marga, yaitu pelayanan dari para karyawan tetap akan digunakan oleh perusahaan lantaran sampai 2019 mendatang, perusahaan BUMN ini akan terus mengejar target pengoperasian jalan tol mencapai 667 kilometer.

"Jadi, jalan tol yang baru akan bisa menampung sumber daya manusia (SDM) Jasa Marga yang saat ini ada. Kami tidak ada program PHK," tegas Desi.

Sementara itu, Komisaris Utama Jasa Marga Refly Harun mengatakan, pihak manajemen perusahaan dan Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM) telah mengadakan pertemuan pada akhir tahun lalu untuk membahas hal ini.

Lihat juga: PLN dan Jasa Marga Sekuritisasi Aset Anak Usaha Rp12 Triliun

"Kesepakatannya bahwa kami tidak akan melakukan PHK, tetapi kalau ada skema lain, ini tentu dimuat berdasarkan kesepakatan kedua pihak," terang dia.

Menurut perusahaan, SKJM sempat menyampaikan usul untuk mengajukan langkah pensiun dini. Hanya saja, perusahaan belum mengabulkan usulan tersebut. Pasalnya, perusahaan perlu mengkaji lebih lanjut usulan dari SKJM tersebut.

Sebagai informasi, pemerintah dan BI menargetkan pembayaran non tunai dapat mencapai 100 persen dari total seluruh transaksi di jalan tol pada akhir tahun ini. Tujuannya, untuk meminimalisir kemacetan di gerbang tol dan menggalakkan pembayaran non tunai agar seluruh transaksi dapat terekam serta memudahkan masyarakat.