Negara Lain Contek Taktik RI Kerek Level Kemudahan Berusaha

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan loncatan peringkat kemudahan izin berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia pada tahun lalu sebanyak 15 peringkat dari 106 ke 91, membuat banyak negara menaruh perhatian kepada Indonesia dan termotivasi untuk meloncat lebih jauh.

Untuk itu, Sofyan mengingatkan sesama koleganya di pemerintahan untuk tidak berpuas diri, dan harus mencermati pula strategi dan persiapan negara lain untuk memperbaiki peringkat EoDB-nya.

"Perlu diingat, negara lain akan melakukan hal yang sama. Mereka gerah Indonesia loncat jauh. Tetangga kita juga akan lakukan hal yang sama," ujar Sofyan usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (21/3).

Berdasarkan data EoDB, beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (Asean) memang tak mencetak kenaikan peringkat yang 'kinclong' seperti Indonesia. Paling tinggi hanya Brunei, yakni naik sebanyak 12 peringkat.

Vietnam menanjak delapan peringkat dan Thailand hanya naik tiga peringkat. Sedangkan Malaysia merosot lima peringkat dan Singapura turun satu peringkat.

Hal ini, sambung Sofyan, membuat sejumlah negara lain langsung berbenah. Sehingga Indonesia harus memperhatikan strategi dari negara-negara tetangga. Dikhawatirkan, langkah perbaikan EoDB Indonesia tak mampu mengerek peringkat secara signifikan karena negara lain melakukan upaya yang lebih keras.

Target 40 Besar

Adapun dari dalam negeri, Sofyan mengatakan, saat ini para Kementerian/Lembaga (K/L) telah memetakan sejumlah langkah agar impian Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berada di peringkat 40 besar pada 2019 dapat tercapai.

Pilihan Redaksi Demi Kerek Peringkat Kemudahan Berbisnis, UU Bakal Dirombak Resmi, Pemerintah Bebaskan Perpanjangan SIUP Mulai Hari Ini Bebas Perpanjangan SIUP dan TDP Pangkas Dwelling Time

Namun, Sofyan belum membagi secara rinci langkah-langkah yang dipetakan tiap K/L. Ia hanya bilang, perbaikan skala kecil langsung dilakukan tiap K/L. Sedangkan perbaikan skala besar, misalnya sampai ke tahap perubahan Undang-Undang (UU) akan dikoordinasikan lebih lanjut.

Adapun pemetaan perbaikan tersebut paling lambat sampai Maret ini. Sehingga lepas dari Maret, saat Bank Dunia memberi lembar survei, dapat memberikan perbaikan pandangan pada kalangan usaha. Sayangnya, Sofyan tak menyebut secara pasti, peringkat berapa atau loncatan seberapa banyak yang tengah dibidik pemerintah.

Namun, dari kementeriannya, Sofyan bilang akan menjadikan perbaikan registrasi berbasis elektronik atau online sebagai fokus utama untuk mengupayakan perbaikan EoDB.

"Yakni bagaimana pendaftaran dan registrasi aset supaya bisa cepat secara elektronik. Jadi, nanti cek sertifikat cukup di website," kata Sofyan.