BPJS Ketenagakerjaan Siap Alihkan Investasi ke Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan siap memperbesar porsi investasi ke proyek infrastruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi SBN bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Dalam aturan tersebut, lembaga asuransi dan dana pensiun wajib menanamkan investasi ke Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah dan obligasi proyek infrastruktur sebanyak 20 persen sampai 30 persen dari total seluruh investasinya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, saat ini BPJS tengah mengevaluasi potensi penanaman investasi di sejumlah proyek infrastruktur secara langsung yang saat ini baru sekitar satu persen dari total investasi perusahaan.

Sedangkan untuk penanaman investasi tidak langsung ke proyek infrastruktur telah mencapai 22 persen.

"Sudah ada beberapa proyek yang akan kami masuki tapi kami belum bisa menyampaikan tapi yang jelas untuk proyek infrastruktur," kata Agus di Menara Jamsostek, Jakarta, Kamis (23/3).

Bersamaan dengan evaluasi tersebut, Agus menyebutkan bahwa penanaman investasi di proyek infrastruktur tak akan dilakukan BPJS pada semester I 2017 ini. Menurutnya, mungkin baru terjadi di semester II.

Namun begitu, dari total kewajiban sebesar 20 persen sampai 30 persen tesebut, Agus memastikan bahwa investasi di SBN pemerintah sebenarnya sudah dipenuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan laporan keuangannya, BPJS Ketenagakerjaan telah menanamkan investasi ke SBN pemerintah sebanyak 52 persen dari total keseluruhan investasi. Sisanya atau 48 persen lainnya merupakan investasi di saham dan instrumen lain.

Pilihan Redaksi Lima Syarat Mudah Bagi Peminat KPR Berbunga Mini dari BPJS Subsidi Pemerintah Menanti Nasabah KPR BPJS Ketenagakerjaan 'Wong Cilik' Bisa KPR Rp500 Juta Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Untuk porsi investasi di instrumen lain, menurut Agus, masih akan dievaluasi pula oleh perusahaan sehingga belum ditentukan usai kuartal I tahun ini.

Sementara itu, untuk dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sampai Februari lalu sebesar Rp262 triliun yang dikelola dari sebanyak 22,66 juta peserta aktif.

"Akhir Februari sebesar Rp262 triliun. Targetnya sampai akhir tahun Rp296 triliun atau mendekati Rp300 triliun," kata Agus.