Direktur Utama Bank BTN Maryono menjelaskan, manajemen terus memperkuat kontrol internal sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghindari kasus serupa terulang.
“Penguatan kontrol dilakukan dengan mengevaluasi prosedur, dan pembatasan otoritas transaksi di setiap cabang, meningkatkan tata cara pembukaan dan transfer antar rekening. Sekaligus memperkuat uji kelayakan nasabah, khususnya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang,” kata Maryono, dikutip Kamis (30/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan tersebut diambil untuk mengikuti imbauan OJK, sekaligus untuk mengutamakan kehati-hatian serta melindungi nasabah.
Meski menjalankan imbauan regulator untuk memperketat pembukaan rekening, Maryono menjamin bisnis perseroan tetap berjalan normal. Bahkan, ia mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola BTN tetap tumbuh sesuai target.
Dirut BTN Maryono. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo) |
“Per 28 Februari 2017, DPK tumbuh 22,07 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp156,5 triliun. Kantor kas itu hanya menyumbang kurang dari Rp160 miliar terhadap total DPK kami,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, manajemen masih optimistis DPK tumbuh sesuai Rancangan Bisnis Bank (RBB) tahun ini sebesar 22-24 persen.
Patuhi Hukum
Selain itu, Maryono juga memastikan BTN berkomitmen mematuhi dan tunduk terhadap segala proses hukum yang berlaku atas kasus dugaan pemalsuan deposito yang menggunakan nama perseroan.
Perseroan, jelas Maryono, juga telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membentuk cadangan risiko operasional yang disampaikan dalam laporan keuangan audit tahun 2016. Pembentukan cadangan ini, tegasnya, untuk menjamin operasional bisnis tidak terganggu dengan kasus dugaan pemalsuan bilyet deposito tersebut.
Sebagai informasi, bilyet deposito BTN diduga dipalsukan oleh sindikat penipu yang menggunakan nama BTN secara melawan hukum dan dilakukan di luar sistem perseroan.
BTN pun telah melaporkan dugaan pemalsuan ini ke Polda Metro Jaya dengan nomor: TBL/5738/XI/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 21 November 2016. Saat ini, laporan itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Dirut BTN Maryono. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)