Pemerintah Gelar Rembuk Nasional untuk Pangkas Inflasi Pangan

Semarang, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) dan pemerintah pusat serta daerah akan menggelar rapat koordinasi pusat daerah terkait pengendalian inflasi yang disebabkan oleh harga pangan. Rapat tersebut akan diselenggarakan di Semarang, Jumat (31/3) esok.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo mengatakan, tingkat harga pangan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Bank sentral mencatat inflasi pangan (volatile food) berkontribusi hingga 34 persen dari total inflasi secara nasional.

"Kalau kita tarik ke belakang, inflasi pangan kita rata-rata selalu di atas 5 persen. Kalau volatile, normalnya dia hanya bergejolak sesaat tapi kalau dilihat selama ini volatile food selalu tinggi, ini yang selalu menarik inflasi kita menjadi tinggi," ujar Doddy dalam diskusi media di Semarang, Kamis (30/3).

Tahun ini, BI menargetkan angka inflasi nasional berada di kisaran 3 hingga 5 persen. Untuk mencapai target tersebut, menurut Doddy, oleh sebab itu pemerintah dan BI harus bisa menjaga angka inflasi pangan berada di kisaran 3,5 persen.

Doddy menjelaskan, dalam assessment kebijakan makro, BI memetakan permasalahan inflasi pangan berkonteks pada masalah distribusi, produksi serta keterjangkauan harga. Selain itu, pengelolaan pangan nasional sejak dari sisi produksi, distribusi dan tata niaga dirasakan belum cukup optimal.

Pilihan Redaksi BI Pede Inflasi Tahun Ini Terkendali BI: Jika Inflasi dan CAD Terkendali, Suku Bunga Bisa Rendah BI dan Kemenkeu Garap Monitor Kerentanan Sistem Keuangan

"Masalah produksi menyangkut kapasitas yang ada, produktivitas petani, insentif yang diberikan kepada petani, serta akurasi data yang berujung pada kebijkan impor kita," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, lanjut Doddy, akan ada beberapa poin diskusi yang diharapkan bisa dirumuskan menjadi kebijakan masing-masing lembaga. Salah satunya yakni isu pangsa sektor pertanian dalam perekonomian nasional yang semakin menurun, disertai dengan penurunan porsi tenaga kerja pada sektor pertanian.

Sementara di sisi lain, ada upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian melalui pembangunan infrastruktur, yang diperkirakan baru akan selesai pada tiga hingga lima tahun ke depan.

"Memang kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, pangsa sektor pertanian kita turun dari sekitar 23 persen terhadap PDB, lalu turun menjadi sekitar 13 persen. Kemudian dari sisi penyerapan tenaga kerja, pangsa tenaga kerja sektor ini 10 tahun lalu mencapai 55 persen, lalu saat ini hanya 35 persen. Itu fakta yang ada saat ini," ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut nantinya akan dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bulog, hingga beberapa Gubernur Provinsi di Indonesia.