Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen di 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5,6 persen pada 2018 mendatang. Target tersebut sesuai dengan target yang sebelumnya ditetapkan pemerintah, yakni sebesar 5,4 persen-6,1 persen. Adapun, tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,1 persen.

"Kami lihat kan kemungkinan baseline-nya (pertumbuhan ekonomi) 5,4 persen dan sudah diskusikan, sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 5,6 persen tingkat yang optimistik, namun tetap kredibel," papar Sri Mulyani, Selasa (4/4).

Sri Mulyani mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi tersebut memperhitungkan sejumlah faktor dari sisi permintaan, seperti konsumsi, investasi, ekspor, dan pengeluaran pemerintah. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi juga mempertimbangkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada akhir 2016 yang sebesar 5,02 persen.

Pilihan Redaksi Jokowi Ingin Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Salip Target APBN Jokowi Sebut Masih Ada Pejabat Negara yang Sumbat Investasi

Meski optimis pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih baik, ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan dipengaruhi kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global tersebut, antara lain berupa ketidakpastian kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) serta kondisi geopolitikal di sejumlah negara.

"Seperti kebijakan yang dilakukan Trump (Presiden Amerika Serikat), kemudian kondisi geopolitikal dan keamanan di beberapa tempat," ungkapnya.

Lebih Rendah dari Target Awal

Pada 2014 silam, sejatinya, pertumbuhan ekonomi nasional dipatok mencapai 7 persen. Angka itu lantas diturunkan menjadi 6,1 persen setelah melalui proses analisa dan perkiraan. Tahun lalu, pemerintah kembali mematok pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran 5,6 persen-6,1 persen.

"Melihat kenyataan ekonomi dunia, maka kami untuk 2018 ditetapkan targetnya 5,6 persen," kata Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berharap agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia bisa lebih dari yang ditargetkan. Oleh sebab itu, ia akan tetap meminta seluruh elemen untuk mengusahakan angka yang lebih tinggi.

"Kita usahakan dicapai dan kalau bisa lebih tinggi dari itu," imbuhnya.

Sementara, untuk keputusan penghematan anggaran 2018 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, Jusuf Kalla menerangkan, semata-mata untuk tujuan cost effective (efektivitas biaya), di mana pemerintah menggunakan anggaran yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak.

Menurut orang nomor dua di Indonesia tersebut, anggaran tak bisa dihemat karena setelah pemerintah menganggarkan, maka itu harus dibelanjakan secara efektif dan tepat sasaran.

"Jadi, kalau uang yang ada bisa membuat jalan 1000 kilometer kenapa harus dibikin 700 kilometer," tutur dia.

Lihat juga: Menkeu Minta LMAN Efisien Belanjakan Dana Pembebasan Lahan

Sebelumnya, Jokowi meminta seluruh menteri Kabinet Kerja untuk bisa bekerja maksimal demi mengejar keinginannya melihat perekonomian Indonesia tumbuh 5,6 persen tahun ini dan tahun depan.

Angka tersebut terbilang agresif, mengingat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen.

Target tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3 persen, namun realisasinya hanya 5,02 persen di ujung tahun.

Lihat juga: Menteri Wajib Lapor Istana Sebelum Terbitkan Peraturan Baru

“Tahun depan, kami sudah tetapkan ingin pertumbuhan ekonomi 5,6 persen. Tetapi, saya ingin tidak hanya di 2018, kalau bisa di 2017 juga mumpung kita baru tiga bulan pertama,” ucap Jokowi di Istana Negara.

Untuk mencapai target tersebut, Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Kerja untuk melakukan penghematan sebesar-besarnya. “Dua tahun ini harus dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga," pungkasnya.