Temuan BPK: Pengelolaan Investasi PT Asabri Kurang Efisien

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir, capaian kinerja pengelolaan investasi PT Asabri (Persero) sebesar 59,61 persen atau kurang efisien. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2016 BPK yang dipublikasi pekan lalu.

Dalam temuan itu, BPK mencatat dua poin yang mencerminkan ketidakefisienan Asabri dalam mengelola portofolio investasinya. Pertama, terkait keterlanjuran bayar atas pensiun punah minimal yang sebesar Rp2,31 miliar yang belum disetor oleh mitra bayar.

"Penerimaan lain-lain atas pengembalian uang peserta pensiun minimal sebesar Rp2,31 miliar belum diterima dan berpotensi merugikan Asabri," ujar Ketua BPK Harry Azhar Azis, pekan lalu.

Pilihan Redaksi BPK Temukan 5 PLTU Mangkrak era SBY 'Boroskan' Rp2,9 Triliun Duit Pemerintah Rp17,97 T Tak Tercatat Dalam Penatausahaan BPJS Kesehatan Klaim 450 Pemda Terintegrasi JKN

Hal itu terjadi lantaran direksi Asabri belum membuat aplikasi pelayanan terpadu untuk pembayaran pensiun dan aplikasi santunan yang belum terintegrasi dengan baik yang dapat memberikan informasi atas peserta pensiun yang sudah dibayarkan santunan.

Kedua, terkait pembelian saham PT HT yang dibayarkan Asabri senilai Rp802 miliar kepada PT WCS. BPK menilai, direksi Asabri tidak memperhatikan kepentingan perusahaan karena tidak didahului dengan due diligence dan feasibility study sesuai dengan prosedur standar.

"Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Asabri segera membuat aplikasi pelayanan terpadu untuk santunan terintegrasi. Asabri juga harus menerapkan prinsip hati-hati dan berpegang pada asas good corporate governance, serta memperhatikan kepentingan perusahaan dalam penempatan investasi," imbuh Harry.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas efektivitas penyaluran pembayaran pensiun dan efisisiensi pengelolaan investasi tahun buku 2015 dan semester I 2016 pada Asabri mengungkapkan 15 temuan dengan 19 permasalahan.

Yakni, terdiri dari 5 persoalan ketidakefisienan senilai Rp834,72 miliar, 12 permasalahan ketidakefektifan dan satu persoalan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp637,1 miliar, serta satu permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp2,31 miliar.

Kendati pengelolaan investasinya dinilai belum efisien, perusahaan asuransi dan pensiun para TNI/Polri tersebut berhasil meraup laba sebesar Rp537 miliar pada tahun lalu atau meningkat 53 persen ketimbang tahun sebelumnya yang hanya berkisar 350 miliar.

"Net profit kami naik, semua bersumber dari hasil investasi, karena underwriting kami loss (premi, klaim, dan cadangan). Dari sisi hasil ada. Dari sisi risk, mungkin masih berlebih," kata Direktur Keuangan Asabri Hari Setianto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (7/4).

Adapun, terkait pembelian saham PT HT, ia menegaskan, perseroan telah menyelesaikan persoalan tersebut pada Agustus 2016. "Ke depan, kami akan menata portofolio investasi menjadi lebih konservatif. Ini yang menjadi perhatian," pungkasnya.