Astra Agro Tak Mau Pusing Dituding Miring Parlemen Eropa

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mengaku tidak terganggu dengan Resolusi Parlemen Eropa yang tercantum dalam Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest. Di mana Parlemen Eropa menuding pengembangan dan manajemen industri sawit Indonesia tidak dilakukan dengan memperhatikan lingkungan, sehingga cenderung merusak hutan atau memicu kebotakan hutan (deforestasi).

Presiden Komisaris Astra Agro Widya Wiryawan menyatakan, ekspor sawit yang dilakukan Astra Agro ke Eropa selama ini terbilang kecil. Sehingga, hal itu tidak akan berpengaruh signifikan dengan penjualan perusahaan ke depannya.

"Kami akan cari pasar lain. Kami fokus di Asia saja, pasarnya memiliki pertumbuhan besar. Iran belum tersentuh, daya belinya lumayan," ucap Widya, dikutip Rabu (12/4).

Hingga akhir tahun lalu, perusahaan masih fokus melakukan ekspor ke Filipina, China, India, dan Pakistan. Menurut Widya, apa yang dipermasalahkan oleh Parlemen Eropa sebenarnya hanya karena soal persaingan atau perang dagang semata.

"Itu perang dagang, karena sawit sendiri paling efisien diantara minyak nabati lainnya," imbuhnya.

Pilihan Redaksi Sri Mulyani: Proteksi Dagang AS Langkah Mundur Globalisasi Kritik Industri Sawit, Eropa Dinilai Sulut Perang Dagang Negara Produsen Sawit Bersekutu Lontarkan Protes ke Uni Eropa

Lebih lanjut ia menjelaskan, nilai ekspor sawit secara industri sendiri mencapai US$18 miliar. Artinya, jika perusahaan sawit dilarang melakukan ekspor maka akan membuat devisa negara berkurang, dan berdampak negatif pada nilai tukar rupiah

"Kalau tidak bisa ekspor, rupiah akan turun karena devisa berkurang," terangnya.

Sekadar informasi, resolusi terkait sawit tersebut diloloskan oleh Parlemen Eropa pada awal April ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, dewan negara-negara penghasil kelapa sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) akan mengirimkan utusan misi gabungan ke Parlemen Eropa bulan depan.

"CPOPC akan mempersiapkan misi gabungan ke Uni Eropa pada Mei 2017 untuk menyampaikan perspektif negara produsen pada institusi yang berkompeten di Uni Eropa," jelas Darmin, secara terpisah.

Resolusi itu sendiri berisi tentang kelapa sawit yang dianggap merusak lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, serta mengabaikan isu kesehatan.