Lelang Sukuk, Pemerintah Incar Utang Rp6 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dengan target perolehan Rp6 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menjelaskan, seri SBSN yang akan dilelang adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara - Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk) . Rencananya lelang digelar pada Selasa, 18 April 2017.

Rencananya, pemerintah akan merilis lima seri SBSN dalam gelaran lelang kali ini. Pertama, SPN-S 05102017 dengan tanggal jatuh tempo pada 5 Oktober 2017 dan imbalan diskonto. Kedua, PBS013 dengan tanggal jatuh tempo pada 15 Mei 2019 dan imbalan 6,25 persen.

Ketiga, seri PBS014 dengan tanggal jatuh tempo pada 15 Mei 2021 dan imbalan 6,5 persen. Keempat, PBS011 dengan tanggal jatuh tempo pada 15 Agustus 2023 dan imbalan 8,75 persen. Terakhir, PBS012 dengan tanggal jatuh tempo pada 15 November 2031 dan imbalan 8,875 persen

"Lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN," jelas DJPPR dalam keterangan resmi, Rabu (12/4).

Pilihan Redaksi Bayar Utang Bank, XL Tawarkan Sukuk Rp2,18 Triliun Adhi Karya Kantongi Kontrak Baru Rp3,7 Triliun Hingga Maret Pemerintah Tambah Utang Rp17 Triliun dari Hasil Lelang SUN

Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang.

Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

"Lelang dibuka hari Selasa tanggal 18 April 2017 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2017 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang," tulis DJPPR.