Indonesia Berduet dengan Malaysia Lawan Resolusi Sawit Eropa

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia akan menggandeng Malaysia dalam menghadapi hasil resolusi parlemen Uni Eropa (UE) untuk menerapkan prinsip kerja sama dagang yang sehat.

Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita mengatakan hal tersebut berkaitan dengan langkah Parlemen Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah lingkungan.

Menurutnya, resolusi tersebut bakal mengganggu hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Padahal selama ini pangsa pasar sawit Indonesia dan Malaysia menguasai sekitar 85 persen pasar sawit di dunia.

"Bahwa kami keberatan, kita sudah melalukan upaya sustainable seperti ISPO, SLVK dan sebagainya," ujar Enggar di Kementerian Perdagangan, Senin (17/4).

Enggar menganggap keputusan parlemen Uni Eropa tidak adil lantaran dalam industri minyak nabati di Uni Eropa sendiri, proses produksinya tidak jauh berbeda dengan produksi minyak sawit di Indonesia.

Sehingga jika minyak sawit Indonesia masih dipermasalahkan dengan adanya resolusi tersebut, maka bisa dianggap Uni Eropa menerapkan prinsip dagang yang tidak sehat karena hanya ingin produk minyak nabati dalam negerinya saja yang bisa diperdagangkan.

"Kami akan secara aktif menuntut seluruh dunia, seluruh vegetable oil memiliki standar yang sama, pemerintah tidak bermain-main, begitupun dengan pengusaha tidak main-main, untuk itu kami akan hadapi dengan segala akses termasuk menggandeng Malaysia yang mengalami persoalan serupa dengan kita," ucap Enggar.

Ia menambahkan, jangan sampai hasil resolusi ini malah menimbulkan perang dagang. Di mana masing-masing negara melarang masuknya barang dari negara lain.

Pilihan Redaksi Negara Produsen Sawit Bersekutu Lontarkan Protes ke Uni Eropa Astra Agro Tak Mau Pusing Dituding Miring Parlemen Eropa Ketika Saham Minyak Sawit Lunglai Dihantam Resolusi Eropa

"Kalau terjadi retaliation (pembalasan) apakah ini bukan perang dagang. Anda minta jangan perang dagang tapi Anda memulai ini, benar-benar ingatkan pada parlemen Eropa, kalau mau benar-benar dagang tanpa double standart, kami sudah mulai dengan ISPO. Kayu pun mereka terapkan (standar) SLVK, tapi tidak semua. Parlemen kami pun bisa lalukan hal yang sama," tandasnya.

Sebelumnya Parlemen Uni Eropa menilai, sawit di Indonesia masih menciptakan banyak masalah mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak-anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Indonesia oleh parlemen Uni Eropa bahkan dilarang untuk mengekspor sawit dan biodiesel ke negara lain.