Surat Utang Industri Keuangan Rp12,5 T Jatuh Tempo Kuartal II

Jakarta, CNN Indonesia -- Surat utang industri keuangan sebesar Rp12,57 triliun bakal jatuh tempo pada kuartal kedua tahun ini. Surat utang itu berbentuk obligasi korporasi, medium term notes dan negotiable certificates of deposits (NCD).

Berdasarkan data yang dilansir Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), NCD dari enam industri perbankan bakal jatuh tempo. Antara lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp42 miliar pada 23 Juni 2017, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp351 miliar pada 29 Mei 2017, Bank Mizuho Indonesia Rp750 miliar dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk senilai Rp175 miliar pada 8 Mei 2017.

Sementara, tujuh MTN yang diterbitkan empat lembaga keuangan juga akan jatuh tempo pada paruh pertama tahun ini berakhir. Yakni, PT Astra Sedaya Finance Rp150 miliar pada 19 Juni 2017, PT Bank ICBC Indonesia Rp235 miliar pada 22 Mei 2017, PT Indosurya Inti Finance masing-masing sebesar Rp31,9 miliar pada 18 April 2017 dan Rp13,7 miliar pada 13 Juni 2017, serta PT PPA Finance dengan total MTN Rp140 miliar.

Pilihan Redaksi Bank Sistemik Diminta Punya Utang Berkarakteristik Modal Lembaga Pendanaan Efek Boleh Utang dan Rilis Obligasi

Adapun, obligasi mendominasi surat utang yang diterbitkan lembaga keuangan, yaitu sebesar Rp10,24 triliun yang akan jatuh tempo mulai 22 April-27 Juni 2017. Lembaga keuangan penerbit obligasi beragam mulai dari multifinance, bank, termasuk lembaga pembiayaan, seperti BCA Finance, Bank Victoria, dan Eximbank.

Secara keseluruhan, mengutip data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), total surat utang jatuh tempo korporasi sepanjang tahun ini mencapai Rp87,63 triliun. Jumlah ini berasal dari 22 sektor.

Sebanyak 32,3 persen atau Rp28,3 triliun berasal dari surat utang sektor multifinance, Rp27,5 triliun berasal dari obligasi sektor perbankan. Jumlah obligasi sektor keuangan sendiri telah melampaui separuh dari total surat utang korporasi.

Sementara itu, obligasi jatuh tempo sektor lainnya, yaitu telekomunikasi sebesar Rp5,2 triliun, diikuti ketenagalistrikan Rp3,6 triliun, properti Rp3,4 triliun, pertambangan dan migas Rp2,6 triliun, makanan Rp2,48 triliun dan konstruksi Rp2,47 triliun.