RSPO Nilai Boikot Uni Eropa Momentum Perbaikan Industri Sawit

Jakarta, CNN Indonesia -- Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menghormati keputusan pemerintah dalam memperjuangkan penolakan resolusi Uni Eropa terkait pembatasan impor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) mulai 2020 mendatang.

Direktur RSPO untuk Indonesia Tiur Rumondang mengatakan, setiap negara berhak untuk memproteksi komoditas yang dianggap berkontribusi besar terhadap kegiatan ekspornya. Selain itu, menurutnya, sudah merupakan sikap yang wajar jika pemerintah menolak habis-habisan kebijakan perdagangan internasional yang mengganggu.

"Setiap negara berhak untuk memproteksi komoditasnya masing-masing dan setiap negara punya maksud tersendiri di balik itu. Meski demikian, RSPO tidak memiliki sikap khusus terkait aksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia," ujar Tiur, Rabu (18/4).

Namun ia mengelak jika resolusi Uni Eropa tersebut dianggap untuk melemahkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia. Menurutnya, resolusi ini harusnya menjadi sarana kritik bagi Indonesia untuk memperbaiki standar produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.

Menurutnya, saat ini terdapat 1,82 juta hekatre yang sudah disertifikasi RSPO. Sayangnya, angka itu baru 13 hingga 14 persen dari seluruh lahan kelapa sawit di Indonesia.

Direktur RSPO untuk Indonesia Tiur Rumondang (CNN Indonesia/Galih Gumelar)

"Justru ini menjadi momentum perbaikan bagi sektor perbaikan kelapa sawit dalam negeri. Kami juga mengatakan, ini tidak menyudutkan palm oil karena suara-suaranya adalah ada concern yang tinggi bagi komoditas palm oil. Untuk itu, kami juga melihat ini bukanlah upaya perang dagang, karena ada peluang untuk menaikkan standar komoditas," katanya.

Pilihan Redaksi Mendag Berencana Bikin Standar Sertifikat Minyak Sawit Lonjakan Ekspor Produk Sawit Dinilai Membuat Eropa Gerah RI Akan Terus Protes Sampai Uni Eropa Batalkan Resolusi Sawit

Oleh karenanya, RSPO melihat bahwa resolusi Uni Eropa ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota RSPO. Selain itu, ia juga yakin bahwa langkah yang diambil Uni Eropa ini telah mengakomodasi berbagai kepentingan semua sudut pandang. Apalagi, kebijakan ini baru masuk program legislasi parlemen Eropa dan bisa berubah di masa depan.

Meski demikian, RSPO masih menanti jenis standarisasi tunggal minyak kelapa sawit yang rencananya akan diimplementasikan di Uni Eropa.

"Belum ada klarifikasi soal single certification bagi produk kelapa sawit nantinya, apakah berbentuk Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), Malaysian Sustainable Palm Oil System (MSPO), atau justru malah ada yang baru? Jujur, kami pun tengah menanti," paparnya.

Sebagai informasi, parlemen Uni Eropa mulai melarang pemakaian biodiesel berbasis CPO mulai 2020 dan akan memberlakukan sertifikasi tunggal bagi kelapa sawit yang tertuang di dalam resolusi Uni Eropa bertajuk Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Resolusi ini diterbitkan untuk menghalau dampak negatif perkebunan seperti deforestasi dan degradasi habitat.

Hingga Februari 2017, produksi kelapa sawit yang sudah menggenggam sertifikasi Certfied Sustainable Palm Oil (CSPO) di seluruh dunia tercatat sebesar 12,22 juta metrik ton. Indonesia sendiri mengambil porsi 57,03 persen dari produksi tersebut, atau 6,97 juta metrik ton.