REI Minta Kejelasan Aturan DP Rumah Nol Rupiah

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi pengembang properti, Realestat Indonesia (REI) tertarik membantu calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk mewujudkan program hunian dengan uang muka nol rupiah.

Namun dengan catatan, pemerintah kota (pemkot) DKI Jakarta nantinya memiliki aturan yang jelas sehingga pengembang tidak melanggar ketentuan yang ada.

"Kami dengan pemerintah selalu berkolaborasi cuman peraturan diperjelas supaya pengembang tidak melanggar aturan," tutur Sekretaris Jenderal REI Totok Lucida saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (21/4).

Pada dasarnya, lanjut Totok, pengembang ingin membantu pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi rakyat kecil. Hanya saja, dikhawatirkan niat baik pengembang malah membuat pengembang melanggar aturan.

Salah satu aturan yang perlu diperhatikan adalah aturan Bank Indonesia (BI) terkait batas maksimal rasio pembiayaan untuk uang muka rumah (Loan to Value/LTV) yang ditanggung oleh perbankan hanya sebesar 85 persen.

Pilihan Redaksi Pengembang Punya 4 Alasan Program Rumah Tanpa DP Bakal Gagal Tahun Pertama, Sandi Butuh Rp3 Triliun untuk Rumah Tanpa DP Jaminan Pemerintah Kunci BI Pertimbangkan Restui KPR Tanpa DP

Aturan ini dikecualikan bagi rumah bersubsidi yang ditanggung pemerintah, untuk jenis rumah susun.

Karenanya, jika program itu bisa terealisasi, maka sebagai pihak swasta REI meminta pemkot dan instansi lain yang berkepentingan berkoordinasi.

"Kami komitmen untuk membantu program pemerintah apalagi untuk rakyat kecil. Sekarang, satu pihak lagi pemerintah dalam hal ini pemkot dan BI, aturannya harus diperjelas," pungkasnya.