Kepala BKPM Thomas Lembong menuturkan, investasi di dua bidang itu dibutuhkan agar daya saing investasi Indonesia dibanding negara-negara lain bisa menguat. Keinginan ini sejalan dengan keinginan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS, American Chamber of Commerce.
Meski begitu, Indonesia juga harus siap dalam menghadapi gempuran investasi di bidang digital. Salah satunya adalah kebebasan aliran data sehingga Indonesia bisa mengakses informasi dari pusat data (data center) di seluruh dunia. Sayangnya, menurut Thomas, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang jelas terkait hal tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, regulasi ini perlu dibicarakan karena sudah banyak sekali investasi di bidang teknologi dan informasi dari AS yang mengantre masuk ke Indonesia. Tak hanya keterbukaan aliran data, namun masalah pengurusan fiskal juga harus jelas agar kasus seperti pajak Google tidak terulang lagi.
Namun, selain di sektor teknologi, Rosan juga berharap negara Paman Sam mau menanamkan modalnya di sektor industri kreatif dan distribusi perfilman.
"Memang, 90 persen investasi AS ke Indonesia dalam bentuk pertambangan dan kami inginkan adanya dorongan di bidang lain," papar Rosan.
Menurut data BKPM, realisasi investasi asal AS ke Indonesia mencapai US$1,16 miliar sepanjang 2016. Angka ini mengambil porsi 4 persen dari total Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Indonesia sebesar US$28,96 miliar di periode yang sama.
Realisasi investasi AS ini meningkat 29,87 persen dibanding posisi 2015 sebesar US$893,16 juta.