Pemerintah Siap Tiru Pengelolaan Dana Sawit ke Komoditas Lain
CNN Indonesia
Rabu, 03 Mei 2017 12:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro berharap pengelolaan dana perkebunan sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dapat ditiru dan diaplikasikan pada komoditas lain.
Menurut Bambang kelapa sawit merupakan salah satu contoh komoditas pertanian yang bisa dijadikan contoh oleh komoditas lain sehingga dapat berkembang baik hingga saat ini.
Menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berharap Kementerian Pertanian bisa memberikan perhatian kepada komoditas lain yang belum berkembang sepesat sawit.
“Karena ada begitu banyak keluarga dan petani yang bergantung pada hasil komoditas apakah itu karet, kakao, kopi, dan seterusnya. Tentunya setiap komoditas punya karakteristik masing-masing," ujar Bambang dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (3/5).
Bambang mengharapkan mekanisme BPDP Kelapa Sawit bisa menjadi referensi utama dalam memperbaiki hasil sekaligus nasib para petani di bidang perkebunan selain kelapa sawit.
Terkait hambatan utama bisnis kelapa sawit dan produk turunannya berupa kampanye hitam dari Uni Eropa, bekas Menteri Keuangan tersebut memastikan hal tersebut merupakan persaingan bisnis semata. Pasalnya produk sawit Indonesia dianggap akan mengancam bisnis minyak zaitun mereka yang sudah berlangsung sejak lama.
"Keluarnya resolusi Parlemen Uni Eropa yang menyatakan produk sawit penyebab deforestasi, menciptakan pelanggaran HAM, dan tidak mendukung keberlanjutan hanyalah dorongan dari pelaku bisnis di Eropa. Sebab, produk sawit Indonesia dianggap mengancam keberadaan bisnis minyak zaitun," ujar Bambang.
Menurutnya minyak zaitun dan minyak yang berasal dari bijih bunga matahari sangat populer dan banyak diproduksi di Eropa. Jika produk sawit masuk ke Eropa, maka dua jenis minyak yang sangat populer di benua tersebut akan tergerus. Sehingga keluarlah Resolusi Parlemen Uni Eropa yang menyebut produk sawit sebagai penyebab deforestasi.
"Sawit di Eropa masih kontroversial. Tapi kalau saya boleh jujur sebagian besar itu peran bisnis. Karena minyak sawit tentunya mengancam keeradaan minyak zaitun atau biji bunga matahari yang populer di Eropa," tukas Bambang.
Oleh karena itu, ia berharap koleganya di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri tidak hanya melakukan protes secara diplomatis dan politis, melainkan bisa memberikan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan hanya protes secara diplomasi dan politis, tapi juga harus argumen bahwa itu tidak berdasar dan itu hanya perang dagang. Tapi harus ada justifikasi ilmiah," paparnya.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang menjadi produk unggulan nasional Indonesia, meski perkembangannya juga tak lepas dari perdebatan.
"Agar komoditas ini tetap menjadi komoditas strategis, pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi oversupply kelapa sawit yang menyebabkan harga komoditas minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya menurun secara signifikan pada 2014-2015," ujar Darmin.
Menurutnya, untuk mendorong program biodiesel, pemerintah pun membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, yaitu badan yang memberikan insentif dalam mendorong penyerapan Biodisel pada pasar PSO dan Non-PSO.
"BPDP merupakan skema industri membantu industri, di mana perusahaan yang melakukan ekspor wajib menyetorkan pungutan ekspor yang dapat digunakan untuk membantu penyerapan biodiesel agar tidak memberatkan APBN. Dengan membentuk demand baru melalui program mandatory biodiesel yang dibantu dukungan BPDP Kelapa Sawit, pemerintah berhasil menstabilkan harga CPO dan Tandan Buah Segar pada akhir 2015-2016 yang dinikmati seluruh pemangku kepentingan," ungkapnya.
Darmin mengatakan dengan banyaknya nilai tambah yang dihasilkan BPDP Kelapa Sawit untuk Indonesia, khususnya industri kelapa sawit, maka keberlangsungan BPDP Kelapa Sawit sangat penting dilakukan.Beberapa program utama BPDP Kelapa Sawit adalah: Biodiesel, Peremajaan, Promosi, Peningkatan SDM, Research & Development, Dana Cadangan.
Pada 2015 - 2017 dampak positif BPDP Kelapa Sawit bagi Indonesia dan khususnya Industri kelapa sawit domestik, mulai terlihat. Harga komoditas CPO yang pada pertengahan 2015 yang sempat mencapai US$437 per ton berdasarkan indeks harga KPB pada pertengahan 2015, meningkat menjadi US$620 per ton pada Maret 2017 atau meningkat sekitar 42 persen dari titik terendah harga CPO.
“Saya yakin dengan menjaga tujuan dan semangat pembentukan BPDP Kelapa Sawit pada masa ini dan masa akan datang, kita akan mampu memiliki industri yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah nasional,” kata Darmin.
Menurut Bambang kelapa sawit merupakan salah satu contoh komoditas pertanian yang bisa dijadikan contoh oleh komoditas lain sehingga dapat berkembang baik hingga saat ini.
Menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berharap Kementerian Pertanian bisa memberikan perhatian kepada komoditas lain yang belum berkembang sepesat sawit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang mengharapkan mekanisme BPDP Kelapa Sawit bisa menjadi referensi utama dalam memperbaiki hasil sekaligus nasib para petani di bidang perkebunan selain kelapa sawit.
"Keluarnya resolusi Parlemen Uni Eropa yang menyatakan produk sawit penyebab deforestasi, menciptakan pelanggaran HAM, dan tidak mendukung keberlanjutan hanyalah dorongan dari pelaku bisnis di Eropa. Sebab, produk sawit Indonesia dianggap mengancam keberadaan bisnis minyak zaitun," ujar Bambang.
"Sawit di Eropa masih kontroversial. Tapi kalau saya boleh jujur sebagian besar itu peran bisnis. Karena minyak sawit tentunya mengancam keeradaan minyak zaitun atau biji bunga matahari yang populer di Eropa," tukas Bambang.
Oleh karena itu, ia berharap koleganya di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri tidak hanya melakukan protes secara diplomatis dan politis, melainkan bisa memberikan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan hanya protes secara diplomasi dan politis, tapi juga harus argumen bahwa itu tidak berdasar dan itu hanya perang dagang. Tapi harus ada justifikasi ilmiah," paparnya.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang menjadi produk unggulan nasional Indonesia, meski perkembangannya juga tak lepas dari perdebatan.
"Agar komoditas ini tetap menjadi komoditas strategis, pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi oversupply kelapa sawit yang menyebabkan harga komoditas minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya menurun secara signifikan pada 2014-2015," ujar Darmin.
Menurutnya, untuk mendorong program biodiesel, pemerintah pun membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, yaitu badan yang memberikan insentif dalam mendorong penyerapan Biodisel pada pasar PSO dan Non-PSO.
"BPDP merupakan skema industri membantu industri, di mana perusahaan yang melakukan ekspor wajib menyetorkan pungutan ekspor yang dapat digunakan untuk membantu penyerapan biodiesel agar tidak memberatkan APBN. Dengan membentuk demand baru melalui program mandatory biodiesel yang dibantu dukungan BPDP Kelapa Sawit, pemerintah berhasil menstabilkan harga CPO dan Tandan Buah Segar pada akhir 2015-2016 yang dinikmati seluruh pemangku kepentingan," ungkapnya.
Darmin mengatakan dengan banyaknya nilai tambah yang dihasilkan BPDP Kelapa Sawit untuk Indonesia, khususnya industri kelapa sawit, maka keberlangsungan BPDP Kelapa Sawit sangat penting dilakukan.Beberapa program utama BPDP Kelapa Sawit adalah: Biodiesel, Peremajaan, Promosi, Peningkatan SDM, Research & Development, Dana Cadangan.
Pada 2015 - 2017 dampak positif BPDP Kelapa Sawit bagi Indonesia dan khususnya Industri kelapa sawit domestik, mulai terlihat. Harga komoditas CPO yang pada pertengahan 2015 yang sempat mencapai US$437 per ton berdasarkan indeks harga KPB pada pertengahan 2015, meningkat menjadi US$620 per ton pada Maret 2017 atau meningkat sekitar 42 persen dari titik terendah harga CPO.
“Saya yakin dengan menjaga tujuan dan semangat pembentukan BPDP Kelapa Sawit pada masa ini dan masa akan datang, kita akan mampu memiliki industri yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah nasional,” kata Darmin.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK