Menko Darmin: Salurkan Bantuan Non Tunai, Data Harus Akurat
CNN Indonesia
Senin, 08 Mei 2017 15:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah agaknya berhasrat mempercepat realisasi kartu uang non tunai baru agar bisa digunakan untuk pembelian bahan pokok. Selama ini, kartu itu ditujukan untuk pembagian beras bagi keluar sejahtera (rastra).
Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, program tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah. Misalnya, keselarasan data. Soalnya, keselarasan data mendorong pemerintah menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.
Makanya, ia ingin memastikan, dua lembaga yang berwenang, yakni Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memiliki data akurat.
"Tapi yang jelas datanya harus akurat, by name (dengan nama), by address (dengan alamat). Baru kami bisa menjalankan itu dengan baik," ujarnya, di kantornya, Senin (8/5).
Sebelumnya, pemerintah merancang kartu alat bayar pembelian rastra dari Perum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog). Namun, pemerintah berkeinginan memperluas fungsi dari kartu tersebut.
"Mereka boleh beli apa saja. Kalau tadinya hanya beras, ke depan ya akan dibuka untuk beli telur, minyak goreng. Tetapi, tidak bisa beli di luar itu," katanya.
Presiden Joko Widodo mengimbau, penerapan penyaluran bantuan pangan pengganti subsidi pangan yang dikenal raskin atau rastra dapat mulai diterapkan pada tahun ini. Karena itu, Darmin berharap, pemerintah daerah dan dinas sosial mampu menguasai mekanisme penyaluran secara detail.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menambahkan, setiap tahun sasaran penerima rastra berjumlah 15,5 juta rumah tangga.
Tahun ini, rencananya, pembagian rastra dilakukan dengan layanan keuangan digital atau non tunai kepada 1,4 juta kelompok penerima manfaat atau keluarga yang berada di 44 kota.
Adapun, pembagian bantuan pangan non tunai di masyarakat akan dipusatkan di tempat yang disebut dengan e-warong. Ditargetkan, sebanyak 7.733 Elektronik warung gotong royong (e-warong) dapat melayani penerima bantuan pangan.
Layanan e-warong tersebut terbentuk di 45 kota dan enam kabupaten. Daerah-daerah itulah yang akan mendapatkan layanan bantuan pangan konversi dari subsidi pangan, baik di Jawa maupun luar Jawa.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, program tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah. Misalnya, keselarasan data. Soalnya, keselarasan data mendorong pemerintah menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.
Makanya, ia ingin memastikan, dua lembaga yang berwenang, yakni Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memiliki data akurat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, pemerintah merancang kartu alat bayar pembelian rastra dari Perum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog). Namun, pemerintah berkeinginan memperluas fungsi dari kartu tersebut.
Presiden Joko Widodo mengimbau, penerapan penyaluran bantuan pangan pengganti subsidi pangan yang dikenal raskin atau rastra dapat mulai diterapkan pada tahun ini. Karena itu, Darmin berharap, pemerintah daerah dan dinas sosial mampu menguasai mekanisme penyaluran secara detail.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menambahkan, setiap tahun sasaran penerima rastra berjumlah 15,5 juta rumah tangga.
Tahun ini, rencananya, pembagian rastra dilakukan dengan layanan keuangan digital atau non tunai kepada 1,4 juta kelompok penerima manfaat atau keluarga yang berada di 44 kota.
Adapun, pembagian bantuan pangan non tunai di masyarakat akan dipusatkan di tempat yang disebut dengan e-warong. Ditargetkan, sebanyak 7.733 Elektronik warung gotong royong (e-warong) dapat melayani penerima bantuan pangan.
Layanan e-warong tersebut terbentuk di 45 kota dan enam kabupaten. Daerah-daerah itulah yang akan mendapatkan layanan bantuan pangan konversi dari subsidi pangan, baik di Jawa maupun luar Jawa.
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK