Perluas Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Rangkul BPS

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan perstatistikan nasional. Kerja sama ditandai dengan Nota Kesepahaman (MoU) yang diteken kedua lembaga.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkapkan, kerja sama ini mencakup kesepakatan tentang penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi untuk mendukung program kedua belah pihak.

Bagi BPJS, data ini penting untuk memetakan data potensi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya, data ketenagakerjaan yang valid.

Lihat juga: Dana Kelolaan BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp269 Triliun

"Detil dari data tenaga kerja sangat kami butuhkan untuk membuat strategi dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya, di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan, Senin (15/5).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, instansinya sangat menyambut baik kerja sama ini, mengingat penyediaan data merupakan tugas BPS. Beberapa data terkait kondisi tenaga kerja dihasilkan dari Survey Angkatan Kerja Nasional yang digelar dua kali setahun.

"Mungkin, nanti setelah MoU ini, tim dari BPS dan tim BPJS Kesehatan perlu duduk bersama untuk memahami kebutuhan data spesifik yang nanti bisa diolah dari data mentah yang ada," kata Suhariyanto.

Pilihan Redaksi Bappenas Usul Investasi Dapen di Infrastruktur 20 Persen Laba Jasa Raharja Diproyeksi Tergerus Kenaikan Santunan

Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS E Ilyas Lubis menjelaskan, sebagai tindak lanjut kerja sama ini, data potensi diterima bakal dieksekusi secara langsung dengan mengoptimalkan kinerja kerja 11 kantor wilayah, 121 kantor cabang dan 203 kantor cabang perintis BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan pihak perbankan untuk membangun jaringan Service Point Office (SPO) sebagai perpanjangan tangan dalam memberikan pelayanan prima kepada peserta dan calon peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik dalam proses pendaftaran dan pelayanan klaim.

"Kami juga akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan upaya perluasan kepesertaan agar seluruh pekerja di Indonesia bisa mendapatkan perlindungan paripurna dari program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanah Undang-undang," imbuh Ilyas.

Sebagai catatan, per kuartal I 2017, BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah merangkul peserta aktif sebanyak 22,6 juta. Target kepesertaan aktif di sepanjang tahun ini sebesar 25,2 juta peserta. Sementara, potensi jumlah tenaga kerja mencapai 86 juta tenaga kerja.