Kemenkeu Ancang-ancang Gemukkan Alokasi FLPP 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan berancang-ancang meningkatkan alokasi anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2018 mendatang. Opsi ini ditempuh untuk menopang kebutuhan program pembangunan satu juta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo.

Namun, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan, sebelum mengalokasikan subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sekitar 85 persen di antaranya ditanggung pemerintah tersebut, Kemenkeu akan mengevaluasi penggunaan anggaran FLPP itu.

"Kami lihat berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Misalnya, FLPP ternyata jalan sekian persen. Maka, tahun depan minimal sama dengan tahun lalu," ujarnya, Selasa (16/5).

Lihat juga: Dorong Rumah MBR, Kemenkeu Janjikan Insentif Untuk Pengembang

Menurut Mardiasmo, Kemenkeu selaku lembaga pengelola keuangan negara akan melihat realisasi penggunaan anggaran dan menyesuaikannya dengan jumlah unit yang bisa dibangun di sepanjang tahun ini.

Apabila telah mengetahui realisasi terakhir, pemerintah akan mengkalkulasikan anggaran subsidi KPR FLPP untuk 2018 dengan mempertimbangkan berapa banyak unit rumah yang dibidik pemerintah.

"Pokoknya sesuai dengan kebutuhan program satu juta rumah presiden sampai tahun 2017 itu berapa, FLPP-nya berapa," imbuh Mo, sapaan akrabnya.

Pilihan Redaksi Lippo Tertarik Program Bangun Rumah DP Nol Persen Lippo Siapkan Rumah Khusus Bagi Generasi Milenial di Meikarta BTN Incar Salurkan KPR Mikro Rp200 Miliar

Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah, di mana setiap tahunnya tentu ada margin peningkatan biaya dasar membangun rumah yang tercermin dari perubahan harga sejumlah bahan baku membangun rumah.

Oleh karena itu, estimasi peningkatan anggaran FLPP di tahun depan masih terbuka lebar. Di samping itu, pertimbangan lainnya, yakni pemerintah tak ingin pula membebani perbankan yang turut mengambil peran dalam memberikan KPR kepada masyarakat. Adapun peran perbankan dalam memberikan KPR sekitar 15 persen dari sisa yang tak disubsidi oleh pemerintah.

"Jadi, pemerintah juga harus membantu, sehingga antar perbankan dan pelaksananya dengan peemrintah bisa berjalan dan targetnya tercapai," tegas Mo.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai, opsi penambahan subsidi KPR FLPP tahun depan memang diperlukan demi mempercepat pembangunan rumah bagi MBR. Hanya saja, Kementerian PUPR menyerahkan seluruh pertimbangan anggaran kepada Kemenkeu.

"Bergantung anggaran pemerintah, tersedianya berapa," terang Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, alokasi anggaran dari pemerintah untuk FLPP pada 2015 sebesar Rp5,1 triliun. Lalu, meningkat drastis menjadi Rp9,23 triliun pada 2016. Dalam dua tahun tersebut, pemerintah telah membangun sekitar 500 ribu unit rumah dari FLPP.

Sementara, tahun ini, pemerintah menyediakan sebanyak Rp9,7 triliun untuk FLPP yang ditargetkan dapat membangun sebanyak 120 ribu unit rumah bagi MBR. Adapun dalam tiga bulan pertama di tahun ini, pemerintah berhasil merampungkan pembangunan sebanyak 3.800 unit rumah dengan fasilitas FLPP.