Indef: Indonesia Harus 'Pede' Tanpa Rating S&P

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menegaskan bahwa aliran investasi Indonesia tak bergantung pada peringkat kelayakan investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional, seperti Standard and Poor's (S&P).

"Menurut saya, tidak perlu terlalu khawatir dengan S&P. Saya tidak melihat S&P sebagai salah satu yang benar-benar diperhatikan oleh investor asing," ujarnya, Selasa (16/5).

Pasalnya, menurut Aviliani, Indonesia masih memiliki sejumlah celah untuk menggaet investasi tanpa iming-iming peringkat layak investasi. Hal ini terlihat dari proyek-proyek yang dianggap masih menjanjikan untuk mendapatkan suntikan dana segar dari investor.

Lihat juga: IHSG Diprediksi Terkoreksi Tunggu Pengumuman S&P

Aviliani juga menepis faktor kepastian, keamanan, dan pengaturan hukum di Indonesia, yang digadang-gadang sebagai penghambat masuknya investasi dari luar negeri ke Tanah Air. Sebaliknya, ia justru menilai, Indonesia mampu menetralisir sejumlah sentimen ketidakpastian dari internal.

"Kalau ada peristiwa di Indonesia itu sebentar, tidak berkepanjangan dan tidak anarkis, seperti di negara- negara lain yang sedang ramai sekarang. Pilkada, misalnya, kita dianggap tidak separah negara lain," kata Aviliani.

Hanya saja, apabila pemerintah ingin agar peringkat kelayakan investasi Indonesia meningkat dan menambah kepercayaan diri, pemerintah bisa melakukannya dengan memperbaiki indikator penilaian yang masih lemah.

Lihat juga: Surat Utang Global PLN US$2 Miliar Diganjar Rating Baa3

"Kalau mau ikutin standar S&P, ya ikuti saja, kelemahan kita di S&P apa, itu yang diperbaiki. Saya lihat seperti Singapura, dia bisa terus peringkat investasinya baik. Ternyata, dia fokus pada yang dianggap kelemahan," jelasnya.

Tebar Jaring Investasi

Di luar menanti kenaikan peringkat kelayakan investasi dari S&P, Aviliani menuturkan, hal yang perlu segera dilakukan pemerintah adalah menebar jaring investasi ke berbagai negara. Dengan kata lain, Indonesia tidak menggantungkan suntikan investasi dari satu atau beberapa negara yang langganan memberikan dana segar saja.

Hal ini, lanjut Aviliani, perlu dilakukan pemerintah. Sebab, apabila Indonesia hanya mementingkan aliran investasi dari satu atau beberapa negara besar saja, aliran investasi justru terbatas dan skema pemberian dana juga tidak bervariasi.

Lihat juga: Gaet Investor, BKPM Akan Tiru Malaysia dan Pakistan

"Kalau berkiblat pada satu negara itu jadi masalah. Posisi kita jadi lemah dan kita tidak memanfaatkan dana banyak dari negara lain. Akan lebih bagus menggunakan banyak negara, itu akan mengurangi risiko mata uang kita," terang dia.

Adapun, untuk negara-negara yang bisa dibidik untuk ditingkatkan suntikan investasinya ke Indonesia, yakni negara-negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hanya saja, Indonesia harus siap mengikuti penawaran yang diberikan oleh negara-negara tersebut.

Sementara, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tiga negara terbesar yang rajin memberikan investasi ke Tanah Air, yakni Singapura, Jepang, dan China.