Kepala BKF Suahasil Nazara mengatakan, hasil kajian tersebut akan dituangkan dalam revisi Undang-undang (UU) PPh dan segera diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, Suahasil belum ingin membagi target waktu perampungan kajian tersebut.
"Secara prinsip, saat ini revisi UU PPh kami review ulang, apakah kami tetap memiliki pajak final atau tidak? Kalau dibolehkan, aturan lebih detil, aturan mana saja yang dibuat final," ujar Suahasil di Kementerian Keuangan, Selasa (23/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PPh secara reguler atau dikenakan tarif final itu melihat situasi dan kondisi. Pada prinsipnya semua reguler tpai ada kondisi tertentu dan sektor tertentu, seperti properti dan konstruksi itu final karena kecil-kecil, supaya mudah hitungnya final," jelas Suahasil.
Selain itu, untuk badan usaha yang pengahasilan bruto di atas Rp4,8 miliar dan kurang dari Rp50 miliar terkena pungutan pajak dengan tarif 25 persen dan fasilitas diskon 50 persen. Lalu, badan usaha yang penghasilan bruto lebih dari Rp50 miliar dikenakan tarif pajak normal sebesar 25 persen.
Kemudian, salah satu pertimbangan perubahan perhitungan tarif PPh juga dikaji untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di mana saat ini, sektor UMKM yang memiliki penghasilan bruto di bawah Rp4,8 miliar.
"Pada PP 46 tentang UMKM, daripada pembukuan reguler dibuat final. Prinsipnya, kami cari format pajak yang memungkinkan UMKM untuk menaati dan patuh pada format pajak," imbuh Suahasil.
Sebelumnya, untuk tarif PPh UMKM, DJP sempat mempertimbangkan agar pengenaan pajak beralih dari final menjadi tidak final dengan pertimbangan memperoleh biaya terkait kegiatan usaha yang menjadi penghasilan dari usaha lain.