Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa dan Koordinator Forum Pajak Berkeadilan Ah Maftuhan menilai, pemerintah tak seharusnya mematok minimal saldo yang datanya dapat diserahkan otomatis oleh bank kepada Ditjen Pajak sebesar Rp200 juta. Pasalnya, masyarakat yang memiliki saldo Rp200 juta tergolong dalam kelompok menengah yang biasanya justru sudah patuh dalam membayar pajak.
"Kalau terlalu rendah (minimal saldo) justru semangatnya untuk mendorong pajak dari kelompok kaya dan super kaya kurang nendang dan kurang memenuhi prinsip-prinsip keadilan pajak," ujar Maftuhan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau yang punya simpanan Rp200 juta itu biasanya tertib karena bergaji. Selain itu jumlahnya juga hanya sedikit dan total simpanannya juga," ungkap dia.
"Karena melibatkan masyarakat yang luas seharusnya dalam perumusannya publik perlu dilibatkan. Ini pemerintah hanya melibatkan asosiasi perbankan dan asosiasi pengusaha," ungkapnya.
Sebagai informasi, dalam PMK yang diterbitkan pemerintah, perbankan wajib melaporkan seluruh rekening nasabah domestik yang memiliki agregat saldo paling sedikit Rp200 juta yang dimiliki oleh orang pribadi. Sementara itu, seluruh rekening yang dimiliki oleh entitas wajib dilaporkan tanpa merujuk batasan saldo minimal.
Lembaga jasa keuangan sektor perasuransian, juga wajib melaporkan data nasabahnya yang memiliki nilai pertanggungan paling sedikit Rp200 juta. Kemudian pada sektor perkoperasian dengan agregat saldo paling sedikit Rp200 juta. Adapun untuk sektor pasar modal serta perdagangan berjangka komiditas, wajib dilaporkan data seluruh nasabahnya tanpa batasan saldo minimal, serta dapat langsung diakses oleh Ditjen Pajak Kemenkeu.