Paket XV Bukti Evaluasi Pemerintah Terhadap Kebijakan Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) jilid XV menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengevaluasi setiap kebijakan ekonomi yang diambil. Adapun, PKE XV yang fokus pada pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik meluncur pekan lalu.

"Ini memang akan dievaluasi terus menerus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga mengevaluasi, termasuk keberhasilan-keberhasilan itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Selasa (20/6).

Pria yang akrab disapa JK tersebut mengatakan, keberhasilan sebuah kebijakan ekonomi tak bisa dilihat dari apa-apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah, melainkan berapa banyak investasi yang masuk.

Lihat juga: Sampai Juni, Pemerintah Alirkan Dana Desa Rp33 Triliun

Hingga saat ini, lanjut JK, aspek investasi memang masih kurang. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil harus lebih efektif demi meningkatkan angka investasi.

JK menegaskan, banyaknya aturan yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa dijadikan tolak ukur kebijakan itu sukses atau gagal. Namun, ia mengaku, menyoroti hasil yang diperoleh pemerintah dengan dikeluarkannya aturan itu.

Dengan indikator itu, sambung dia, pemerintah akan melihat apakah kebijakan yang diambil berhasil dengan baik atau tidak. "Jadi, bukan hanya dinilai besar atau banyaknya peraturan, tetapi berapa hasil dari dikeluarkannya peraturan itu," imbuhnya.

Pilihan Redaksi Remunerasi Pegawai Pajak Bergantung Prestasi dan Beban Kerja Ditjen Pajak Sandera Pengusaha Sorong yang Tunggak Pajak

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, saat ini porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40 persen dari harga ritel barang di tanah air. Adapun komponen terbesar dari logistik atau sebesar 72 persen disumbang dari ongkos transportasi.

"Melalui paket ini kami ingin memperkuat sistem logistik dan meningkatkan daya saing perusahaan jasa logistik. Di samping itu, pemerintah juga ingin memberikan peluang kepada perusahaan pemeliharaan kapal nasional, asuransi pelayaran, dan pengusaha pelayaran untuk berkembang," tutur dia.

Sasaran kebijakan ini, menurutnya, antara lain mengarah kepada perusahaan pelayaran nasional untuk bisa melayani angkutan ekspor impor sekitar US$ 600 juta per tahun dan investasi perkapalan sekitar 70-100 unit kapal baru senilai US$700 juta.

Arahan kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan premi asuransi angkutan hingga dua persen dan peningkatkan pinjaman perbankan dalam negeri sebesar US$560 juta untuk sektor tersebut. Pemerintah juga menyasar terbukanya kesempatan kerja baru kepada sebanyak 2.000 pelaut.

Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan daya saing galangan kapal dalam negeri dengan memberikan insentif nol persen Bea Masuk impor 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut. Hal tersebut diharapkan juga menjaga keberlangsungan hidup 1.800 Perusahaan Pelayaran.

Untuk mendukung kelancaran arus barang, pemerintah juga membentuk Tim Tata Niaga Ekspor-Impor yang bertujuan mengurangi Larangan Terbatas (Lartas) dari 49 persen menjadi 19 persen.