Skema Pemindahan Ibu Kota ala Kepala Bappenas

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengaku, siap merangkul pihak swasta untuk terlibat dalam proses pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebuah kota di Pulau Kalimantan. Skema yang dipertimbangkan, antara lain kepemilikan lahan oleh pemerintah.

Ia menjelaskan, apabila pemerintah membangun pusat administrasi baru di atas luasan tanah milik pemerintah, maka menjadi lebih efisien dari sisi anggaran. Pemerintah tak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk mendapatkan lahan baru atau membayar ganti rugi atas lahan milik pihak lain, baik masyarakat maupun swasta.

Selanjutnya, lahan milik pemerintah tersebut, akan ditawarkan ke pihak swasta dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (Public Private Partnership/PPP) melalui penawaran kepemilikan tanah.

Dengan skema ini, swasta berhak mendapatkan kepemilikan dengan syarat turut berkontribusi pada pembangunan ibu kota baru tersebut. Sehingga, di sisi anggaran, akan lebih efisien karena berhasil mendapat bantuan dari swasta dan tak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[Gambas:Video CNN]

"Keterlibatan swasta nanti di dalam pembiayaan tentunya melalui skema kepemilikan lahan. Masa (mereka dikasih) tanah tidak mau?" ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (5/7).

Namun demikian, di luar skema kepemilikan lahan, pemerintah belum memikirkan insentif khusus lainnya bagi pihak swasta yang ingin berperan aktif pada rencana tersebut.

Sayang, Bambang enggan merinci skema kepemilikan lahan ini, baik dari sisi porsi lahan, besaran kontribusi swasta terhadap rencana ini, pertimbangan aset swasta, hingga pendekatan dengan pihak swasta.

Lihat juga: Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Butuh Waktu Lima Tahun

Alasannya, saat ini, kajian belum sepenuhnya rampung diselesaikan oleh institusinya. Sedangkan bila kajian selesai, Bambang harus melaporkan dan menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlebih dahulu.

"Presiden arahkan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam. Nanti baru dipilih yang mencerminkan model kota yang ideal bagi Indonesia," kata mantan menteri keuangan itu.

Berdasarkan kajian saat ini, Bambang menegaskan bahwa ada beberapa proyeksi yang tak berubah, yaitu kajian ditargetkan selesai di tahun ini agar persiapan pemindahan bisa mulai dilakukan tahun depan.

Lihat juga: Wacana Pemindahan Ibu Kota Bagai Mimpi di Siang Bolong

"Kalau kajian selesai akhir 2017, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menyiapkan semua konsep teknis. Kemudian, persiapan untuk pemindahan," terang dia.

Diproyeksikan, pemindahan ibu kota membutuhkan waktu sekitar 4-5 tahun dengan kota sasaran berada di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ditujukan untuk menciptakan pusat administrasi baru, kemudian DKI Jakarta melanjutkan fungsinya sebagai pusat bisnis.

Terakhir, dengan pemindahan ibu kota, Bambang meyakini bahwa pemerataan ekonomi bisa diwujudkan oleh pemerintah, sesuai dengan harapan Presiden Jokowi. "Kami harus ada upaya untuk memperkuat ekonomi di luar Jawa," tutur Bambang.

Perluas Komunikasi

Bambang melanjutkan, selain merampungkan rancangan pemindahan ibu kota secara internal di tingkat pemerintahan pusat, pemerintah juga terus berkomunikasi dengan DPR selaku mitra pemerintah.

Lihat juga: Gubernur DKI Jakarta Bicara Wacana Pemindahan Ibu Kota RI

Namun, saat ini, komunikasi tersebut masih bersifat mendengarkan masukan. Kajiannya sendiri masih dipercepat oleh institusinya.

"Pasti semua diajak ngomong, diajak bicara. Tetapi, sekarang masih kajian, belum ada proposal resmi. Nanti harus ada produk hukumnya. Tapi tugas saya menyiapkan kajian," imbuh dia.

Tak hanya itu, Bambang juga menyebut, pemerintah pusat turut berkomunikasi dengan pemerintah daerah saat ini, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan kota tujuan yang dipertimbangkan.