BI Pastikan Bisnis Mastercard dan Visa Tak Mati Pasca NPG

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menilai bisnis prinsipal asing tidak akan mati pasca implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (NPG). Dua contoh prinsipal asing yang menguasai pasar sistem pembayaran adalah Visa dan MasterCard.

"Bisnis global player tetap akan tumbuh tetapi dalam bentuk yang lain," tutur Onny Widjanarko, Kepala Pusat Program Transformasi BI di Gedung Thamrin, Kamis (6/7).

Tidak dipungkiri Onny, bisnis prinsipal asing di Indonesia pasti akan kena dampak negatif pada tahap awal implemetasi NPG. Pasalnya, proses transaksi (routing) pembayaran secara non tunai antar bank atau berbeda acquirer (off-us) menggunakan kartu ATM/ debet di dalam negeri harus dilakukan di dalam negeri. Hal itu berpotensi menggerus penerimaan prinsipal asing.

"Yang tadinya untuk debet yang berlogo internasional yang off-us di-routing di luar, sekarang di-routing di dalam. Ya mereka (pemain global) harus menyesuaikan tentang itu," ujarnya.

Lihat juga: BI Rilis Aturan National Payment Gateway

Namun demikian, pemain global juga masih memiliki peluang bisnis. Perusahaan prinsipal asing, menurut dia, dapat melakukan kerja sama dalam penyediaan fitur keamanan maupun operasional dengan pemain lokal yang mumpuni.

"Kita kan belum mampu, sehingga kita butuh mereka untuk membangun kapabilitas fitur keamanan dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu, logo prinsipal asing juga tetap akan beredar dan menempel di kartu ATM/debet yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran ritel di luar negeri. Dengan demikian, prinsipal asing tetap akan mendapatkan pemasukan.

Sementara itu, NPG disebut akan menguntungkan bagi pemain domestik. Pasalnya, perusahaan switching domestik bisa melakukan ekspansi tidak hanya terbatas di kartu ATM tetapi juga kartu debit, uang elektronik, bahkan nantinya kartu kredit.

"Dengan adanya NPG, ada lembaga standar yang mengawal dan lembaga services yang mengawal sehingga kapabilitas mereka (perusahaan switching domestik) akan meningkat untuk mampu melayani seluruh transaksi ritel yang ada di domestik," ujarnya.

Sebagai catatan, lembaga standar bertugas menetapkan spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan dalam NPG. Rencananya BI akan menetapkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk mengemban tugas tersebut dalam tempo tiga bulan setelah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 berlaku pada 22 Juni lalu.

Sementara itu, lembaga services bertugas menjaga keamanan transaksi pembayaran nasabah; melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelmen, serta mengembangkan sistem untuk pencegahan manajemen risiko. Peran ini nantinya akan dilakukan oleh perusahaan switching dan Bank Umum Kategori Usaha 4.

Lihat juga: Punya Switching Sendiri, Bank BUMN Hemat Rp7 Triliun

Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronik (Artajasa) Bayu Hanantasena mengaku melihat potensi pengembangan bisnis dari NPG.

"Berapa besar potensi peningkatan penerimaan tergantung nanti karena ini kan proses, tidak tiba-tiba jump," ujar Bayu kepada cnnindonesia.com.

Perusahaan sendiri telah menyiapkan infrastruktur untuk memproses transaksi pembayaran (switching) kartu debit antar bank nasional. Selama ini, bisnis perusahaan hanya sebatas switching transaksi kartu ATM antar bank yang dikenal dengan ATM Bersama.

"Kami telah memiliki lisensi, sistem juga sudah siap jadi kami menunggu instruksi dari BI saja," ujarnya.