Menko Luhut Nilai Wajar Pemerintah Tambah Rencana Utang
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Senin, 10 Jul 2017 14:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penambahan pembiayaan utang sekitar Rp42,3 triliun sampai Rp76,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2017 merupakan hal yang wajar. Pasalnya, penambahan utang dilakukan untuk menambah kemampuan pemerintah dalam membelanjakan barang yang bersifat produktif.
Penambahan pembiayaan utang tersebut seiring pelebaran defisit R-APBNP 2017 dari 2,67 persen pada APBN 2017 menjadi 2,92 persen.
"Utang itu sepanjang tidak digunakan untuk membayar utang atau bunga utang, itu tidak apa. Sepanjang utang itu produktif, ya tidak apa. Lagipula, utang kita masih nomor dua paling kecil dibandingkan dengan negara lain. Apa masalahnya?" Ujar Luhut usai rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Senin (10/7).
Selain itu, penambahan utang memang krusial untuk dilakukan pemerintah lantaran berkeinginan menggenjot pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menurut dia, bisa tertunda jika pemerintah memotong anggaran bagi Kementerian/Lembaga (K/L) yang diproyeksikan untuk percepatan infrastruktur dan program prioritas.
"Tidak mungkin (justru potong anggaran). Saya beri contoh, pembangunan infrastruktur kita butuh US$450 miliar, APBN hanya bisa menyediakan US$120 miliar. Sisanya dari mana?" kata Luhut.
Adapun berdasarkan data Direktorat utang Indonesia telah mencapai Rp3.672 triliun per Mei 2017. Utang tersebut berasal Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 80,2 persen atau mencapai Rp2.943,73 triliun dan pinjaman sekitar 19,8 persen atau setara Rp728,6 triliun.
Sedangkan pada R-APBNP 2017, pemerintah memproyeksikan pembiayaan dari utang mencapai Rp427 triliun bila defisit anggaran mencapai 2,67 persen dari PDB dan utang mencapai Rp461,3 triliun bila defisit anggaran mencapai 2,92 persen dari PDB. Sementara itu, pada APBN 2017, utang diproyeksikan hanya Rp384,7 triliun dengan asumsi defisit sebesar 2,41 persen dari PDB. (agi)
Penambahan pembiayaan utang tersebut seiring pelebaran defisit R-APBNP 2017 dari 2,67 persen pada APBN 2017 menjadi 2,92 persen.
"Utang itu sepanjang tidak digunakan untuk membayar utang atau bunga utang, itu tidak apa. Sepanjang utang itu produktif, ya tidak apa. Lagipula, utang kita masih nomor dua paling kecil dibandingkan dengan negara lain. Apa masalahnya?" Ujar Luhut usai rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Senin (10/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, penambahan utang memang krusial untuk dilakukan pemerintah lantaran berkeinginan menggenjot pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menurut dia, bisa tertunda jika pemerintah memotong anggaran bagi Kementerian/Lembaga (K/L) yang diproyeksikan untuk percepatan infrastruktur dan program prioritas.
"Tidak mungkin (justru potong anggaran). Saya beri contoh, pembangunan infrastruktur kita butuh US$450 miliar, APBN hanya bisa menyediakan US$120 miliar. Sisanya dari mana?" kata Luhut.
Adapun berdasarkan data Direktorat utang Indonesia telah mencapai Rp3.672 triliun per Mei 2017. Utang tersebut berasal Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 80,2 persen atau mencapai Rp2.943,73 triliun dan pinjaman sekitar 19,8 persen atau setara Rp728,6 triliun.
Sedangkan pada R-APBNP 2017, pemerintah memproyeksikan pembiayaan dari utang mencapai Rp427 triliun bila defisit anggaran mencapai 2,67 persen dari PDB dan utang mencapai Rp461,3 triliun bila defisit anggaran mencapai 2,92 persen dari PDB. Sementara itu, pada APBN 2017, utang diproyeksikan hanya Rp384,7 triliun dengan asumsi defisit sebesar 2,41 persen dari PDB. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK