Peringkat Layak Investasi Bakal Dongkrak Sektor Properti

Jakarta, CNN Indonesia -- Kenaikan peringkat investasi yang disematkan sejumlah lembaga internasional diyakini akan membawa angin segar bagi penanaman modal asing di Tanah Air. Ujung-ujungnya, sektor properti juga ikut menikmati berkah tersebut.

"Kenaikan peringkat dari S&P membuat kami sangat optimistis terhadap melesatnya penanaman modal asing secara langsung yang pada gilirannya juga akan bermanfaat bagi pasar properti pada beberapa tahun mendatang," kata Senior Associate Director Research Colliers International Ferry Salanto, mengutip ANTARA, Minggu (16/7).

Kendati demikian, saat ini sejumlah bidang properti, seperti apartemen, mengalami perlambatan penjualan. Salah satu faktor, ia menilai, karena awal semester kedua ini, masyarakat fokus mengalokasikan pengeluaran mereka untuk keperluan lebaran dan tahun ajaran baru.

Lihat juga: Dampak Pemangkasan Neraca Fed Pada Ekonomi Indonesia

Khusus Jakarta, menurut Ferry, pembeli potensial juga masih menunggu arah kebijakan pemerintah daerah setelah gubernur baru dilantik nanti, termasuk uang repatriasi hasil program amnesti pajak yang saat ini masih banyak disimpan di perbankan.

Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengusulkan agar revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebaiknya dihentikan lantaran dianggap berpotensi mengganggu iklim investasi dan dunia usaha.

"Ada beberapa poin dari usulan pemerintah yang perlu dicermati di revisi UU KUP, yang bila tidak dipertimbangkan dengan matang akan sangat mengganggu bagi dunia usaha," kata Ketua Bidang Keuangan Hipmi Irfan Anwar.

Menurut Irfan, sejumlah materi revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan bakal menjadi semacam disinsentif bagi dunia usaha, seperti pada pasal 109 di mana hampir semua kesalahan dapat dikenai sanksi pidana, seperti tak punya NPWP/PKP atau melaporkan SPT dengan tidak benar/lengkap.

Ia berpendapat bahwa kesalahan yang bersifat ringan atau kealpaan atau tergolong dalam tindak pidana ringan, sebaiknya tidak dipidana penjara namun dapat dengan sanksi administratif saja.

Lihat juga: Industri Jasa Keuangan Setor Pajak Rp73,23 Triliun

Sedangkan terkait dengan kondisi global, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyoroti semakin banyaknya perkembangan arus modal yang berasal dari sesama negara berkembang dan hal tersebut perlu diberdayakan lebih besar lagi potensinya.

"Semakin banyak arus modal itu antarnegara berkembang," kata Thomas Lembang di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (31/5).

Kepala BKPM juga mengingatkan, arahan Presiden Joko Widodo adalah terus mencari prospek investasi baru dari berbagai negara investasi nontradisional, seperti Rusia, negara-negara di kawasan Timur Tengah dan juga di benua Afrika.