BI Pastikan Likuiditas Perbankan Aman di Kuartal Ketiga

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) memastikan likuiditas perbankan pada kuartal ketiga ini relatif aman. Berbeda dengan momen ramadan dan lebaran, di periode Juli-September justru tidak ada kegiatan berarti yang memicu keringnya likuditas.

Artinya, saat ini, selisih (gap) antara kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disalurkan masih relatif terjaga. "Kalau kita lihat, gap itu di kuartal III tidak ada masalah karena tidak ada satu kegiatan apapun," tutur Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto saat ditemui di Balikpapan, akhir pekan lalu.

Erwin mengungkapkan, rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) masih terjaga di level 88 persen - 89 persen. Kemudian, likuditas yang mencukupi juga terlihat dari dana perbankan yang ditampung di bank sentral yang mencapai Rp400 triliun.

Lihat juga: DBS Rampungkan Akuisisi Lini Usaha ANZ Februari 2018

"Rule of thumb-nya, kalau di atas Rp350 triliun itu berarti likuiditas ample (banyak),” ucapnya.

Potensi pengetatan likuiditas, lanjut Erwin, biasanya bakal terjadi pada tiga bulan terakhir di penghujung tahun. Untuk itu, BI akan memainkan perannya untuk menjaga kondisi likuditas perbankan. Salah satunya melalui operasi pasar terbuka dengan membeli surat berharga.

Selain itu, untuk menjaga likuiditas, BI dan pemerintah juga melakukan koordinasi terkait rencana fiskal pemerintah. Hal itu tercermin dari kehadiran Gubernur BI Agus DW Martowardojo dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017(RAPBNP 2017) bersama dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau sudah sepakat di sana (DPR), kami akan lanjutkan di BI ‘kira-kira jadi apa peta jalan yang harus kami lakukan'," imbuh dia.

Koordinasi antara BI dan pemerintah juga dilakukan dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga beranggotakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Lihat juga: BI Taksir Inflasi Juli Di Kisaran 0,25 Persen

Misalnya, BI ikut memantau rencana penerbitan surat utang (obligasi) negara untuk membiayai defisit APBN. Secara teori, penerbitan surat utang negara secara agresif di saat perbankan tengah membutuhkan likuiditas berisiko memperketat likuiditas dan dalam jangka panjang bakal memicu kenaikan suku bunga perbankan. 

"Kalau semua sudah terencana, kami bisa memitigasi risikonya," katanya.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaamadja mengaku, belum melihat tanda-tanda pengetatan likuiditas di kuartal III 2017. Rasio pinjaman terhadap simpanan BCA per akhir Juni juga masih relatif aman, yaitu 74 persen, jauh di bawah industri yang ada di kisaran 89 hingga 90 persen.

"Penyaluran kredit enggak ditahan, memang permintaan kredit yang bagus masih sedikit," tutur Jahja kepada CNNIndonesia.com hari ini.

Lihat juga: Memetik Manis Buah Perubahan Model Bisnis Bank Mega Syariah

Senada dengan Jahja, Direktur Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk Haryono Tjahjarijadi juga belum melihat tanda-tanda pengetatan likuiditas. Saat ini, LDR Bank Mayapada masih ada di kisaran 81 hingga 82 persen.

"Sejauh ini, menurut hemat kami (likuiditas) masih normal dan belum terlihat tanda-tanda pengetatan," papar Haryono. 

Ia memperkirakan, pengetatan likuiditas bakal terjadi pada kuartal terakhir tahun ini sesuai pola musiman. (bir)