Sri Mulyani Sebut Dana PMN BUMN Belum Terserap Rp17 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat dana pemerintah yang telah digelontorkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp17,16 triliun belum digunakan. Dana tersebut merupakan bagian dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015 kepada 35 BUMN sebesar Rp41,64 triliun.

Dana tersebut dikucurkan guna mendukung program prioritas nasional yang dibagi jadi 5 agenda yakni kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur, pembangunan maritim, pertahanan dan keamanan nasional, serta kemandirian ekonomi nasional.

Sri Mulyani menjelaskan, dana untuk program maritim misalnya, baru terserap Rp872 miliar atau 16,93 persen dari alokasi Rp5,15 triliun, dana untuk program pertahanan terserap Rp1,56 triliun atau 60 persen dari alokasi Rp2,6 triliun.

Dana pembangunan infrastruktur terserap Rp11,8 triliun atau 63,84 persen dari Rp18,5 triliun. Sedangkan dana program kedaulatan pangan misalnya, baru terserap Rp6,95 triliun atau 85 persen dari Rp8,17 triliun.

"Jika dilihat dari anggaran 2015, BUMN mendapatkan PMN, namun ada beberapa perencanaan perusahaan yang tidak baik. Artinya, banyak perencanaan yang baru dibuat ketika meminta PMN, ini menurut saya perlu diperbaiki," ujar Sri Mulyani, Rabu (19/7).

Lihat juga: DPR Restui Suntikan Modal Proyek LRT Rp4 Triliun

Sri Mulyani pun menyebut beberapa nama BUMN diketahui hingga kini masih menahan penggunaan PMN untuk menjalankan program pemerintah. Pasalnya, perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi beberapa kendala dalam membangun proyek, sehingga terlambat menggunakan dana PMN.

Di bidang pembangunan infrastruktur misalnya, diketahui terdapat PT Pelindo IV dan PT ASDP yang harus menghadapi keterlambatan perizinan dan pemilihan mitra strategis untuk pembangunan proyek.

"Sementara untuk KAI, diketahui belum tersedianya prasarana rel kereta di jalur Trans Sumatera yang akan dibangun Kemenhub (Kementerian Perhubungan) yang rencananya akan dialihkan untuk mendukung LRT Jabodebek," katanya.

Selain itu, terdapat PT Pelni (Persero) yang terhambat proses tender pengadaan kapal dan PT Angkasa Pura II (persero) yang terlambat karena proses pembebasan lahan yang meleset dari target.

"Dengan demikian kami akan minta Kementerian BUMN untuk melihat bagian tadi dari halaman angka yang belum terserap," ungkap dia

Lihat juga: Kementerian BUMN 'Pede' Holding Tambang Berdiri Tahun Ini

Sri Mulyani juga mengatakan, dana sisa realisasi PMN 2015 akan masuk ke escrow account. Escrow account adalah suatu perjanjian legal di mana uang yang disimpan seorang pihak ketiga sementara untuk menunggu isi kontrak dipenuhi.

"Saya minta Ditjen Kekayaan Negara agar penggunaan PMN yang belum terpakai ke escrow account, karena uang yang free ini (sisa PMN) tentu punya ongkos. Lalu kita juga punya defisit besar untuk PMN ini," ucapnya.