DPR Tolak Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI DPR meminta pemerintah untuk meredam isu terkait rencana pembentukan pusat administrasi baru atau pemindahan ibu kota. Komisi XI pun menolak pengajuan anggaran tambahan sebesar Rp7 miliar pada Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) guna melakukan kajian rencana tersebut.
​​
Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir menilai, rencana ini tak realistis untuk dikejar oleh pemerintah dalam waktu dekat. Pasalnya, rencana itu dinilainya tak memiliki urgensi. Pemerintah menurut dia, seharusnya lebih fokus pada pengendalian kemiskinan dan mempersempit ketimpangan ekonomi.

"Apa urgensinya? Kalau dibandingkan dengan persoalan yang dihadapi rakyat saat ini, itu jauh lebih penting untuk mengentas kemiskinan. Kita tau hari ini rakyat tidak berhasil mendapat beras miskin," ujar Hafisz usai rapat bersama pemerintah mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), Senin (24/7).

Menurutnya, angka kemiskinan yang meningkat dan sejumlah masalah lainnya, seperti penarikan subsidi tarif listrik lebih penting untuk diperhatikan pemerintah.

Di sisi lain, ia melihat, rencana pemindahan ibu kota juga belum matang. Pemerintah pun diharapkan tak menggembor-gemborkan rencana tersebut.

"Saya setuju saja ibu kota lebih baik lagi. Tapi apa hari ini harus dipindahkan? Makanya, kami sampaikan, itu dikaji dulu saja. Kalau memang mau pemerintah buat kajian ya suruh saja swasta," kata Hafisz.

Lihat juga: Sri Mulyani Restui Anggaran Kajian Pindah Ibu Kota Rp7 Miliar

Selain itu, menurutnya, secara siklus kepemimpinan seorang Presiden, hal itu tak perlu dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun ketiganya menjabat. Pasalnya, tahun ketiga merupakan tahun yang penuh gejolak.

Kendati begitu, Hafisz tak dapat memperkirakan kapan idealnya pemindahan ibu kota dilakukan. Namun, hal tersebut menurut dia, dapat dilakukan jika masalah kemiskinan dapat diselesaikan oleh pemerintah.

Senada dengan Hafisz, Anggota Komisi XI DPR Refrizal meminta pemerintah untuk meredam wacana pemindahan ibu kota. "Lebih baik polemiknya kita stop, itu buang energi bangsa dan negara. Di-stop saja, sehingga konsentrasi ke hal yang lain," tutur Refrizal.

Lihat juga: Cermati Fiskal, BI Imbau Pelajari Pemindahan Ibu Kota

Sementara, Anggota Komisi XI DPR lainnya, Hendrawan Supraktikno melihat, rencana tersebut memang tak bisa dilakukan karena kajian masih belum rampung. Namun, ia mendukung kajian tersebut tetap berjalan tanpa perlu dibesar-besarkan.