Sri Mulyani Perintah DJBC Sederhanakan Izin Impor Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) Heru Pambudi untuk menyederhanakan perizinan di bidang impor komoditas dan hasil industri. Pasalnya, permasalahan perizinan tersebut terus dikeluhkan oleh para importir dari berbagai sektor

"DJBC sudah saya instruksikan untuk melakukan penyederhanaan ini. Ini silakan prosedurnya dibicarakan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru mematikan importir," ucap Sri Mulyani usai rapat strategi Penertiban Impor Beresiko Tinggi (PIBT) di kantornya, Selasa (1/8).

Menurut Sri Mulyani, importir masih sering mengeluhkan masalah perizinan lantaran berbelitnya administrasi dan lamanya pemberian izin. Padahal, menurut Sri Mulyani, pihaknya telah menyederhanakan perizinan pada sejumlah pos. Sayangnya, di sisi lain, terdapat aturan tambahan dari pos lain.

Untuk itu, DJBC harus melihat kembali seluruh pos, agar tidak menyulitkan importir dan menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan impor.

Lihat juga: Jokowi: Perizinan Investasi Lama, Memalukan

Pada rapat PIBT, pemerintah juga menampung keluhan dari para importir. Salah satu importir yang melayangkan keluhan adalah PT Anugerah Sinergi Solustama, importir yang bergerak di bidang pengadaan alat-alat kedokteran dan farmasi.

Perusahaan tersebut mengeluhkan sulitnya mendapat Angka Pengenal Impor Umum (API-U) dan izin melakukan impor dari Kementerian Perdagangan lantaran kurangnya informasi yang diberikan dari sisi pemerintah. Selain itu, antar pos pemberi izin juga belum benar-benar bersinergi dengan sistem nasional Indonesia dalam hal penyampaian data dan informasi secara tunggal (Indonesia National Single Window/INSW).

"Awalnya kami sulit dapat izin karena belum terbukanya informasi, termasuk dari front office departemen teknis. Kalau bisa, orang (petugas teknis perizinan) berkoordinasi dengan INSW agar informasi yang diberikan jelas dan tidak bertentangan," kata seorang perwakilan perusahaan itu kepada Sri Mulyani.

Senada, importir lain yang merupakan pengusaha batik Pekalongan mengeluhkan urusan administrasi pemberian izin impor dan ekspor yang masih menjadi momok bagi pengusaha untuk melancarkan proses perdagangannya, khususnya bagi pengusaha Unit Kecil dan Menengah (UKM).

Lihat juga: Garam Langka, Mendag Buka Keran Impor 75 Ribu Ton

Selain itu, ada pula importir di sektor garmen yang mengeluhkan tak efektifnya pengangkutan beberapa barang impor dan ekspor dalam satu kontainer. Adapun menurut importir tersebut, hal ini terjadi pada semua sektor komoditas, dari hasil pengalamannya.

"Kami tidak bisa sekali jalan dalam mengimpor (harus menunggu komoditas lain masuk ke kontainer juga). Ini agak menyulitkan karena harus beberapa kali (untuk komoditas sejenis)," tutur perwakilan importir garmen.