Utang Negara untuk Infrastruktur Dinilai Produktif

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom senior Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono menilai bangkitnya kepercayaan diri (confidence) konsumen dan investor menjadi kunci untuk mempercepat laju perekonomian. Salah satu untuk cara menggenjotnya adalah dengan pembangunan infrastruktur, meski harus didanai dengan utang.

Tony mengungkapkan, lesunya konsumsi masyarakat dan swasta saat ini dipicu oleh ketidakpastian global yang berasal dari arah kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS), perkembangan geopolitik di Uni Eropa, dan perkembangan ekonomi China.

"Dalam situasi yang tidak pasti, respon yang diberikan oleh consumer itu lebih baik menahan diri, which is itu tidak baik bagi ekonomi, tetapi konsumen mengerem," ujarnya dalam paparan ekonomi di rangkaian "Wealth Wisdom - 3 Seasons of Wealth Bank Permata 2017" di Jakarta, Rabu (2/8).

Lihat juga: Sri Mulyani Cari Cara Desain Penerimaan Negara Lebih Efektif

Tony mengungkapkan lesunya ekonomi tercermin dari turunnya penjualan barang retail hingga kendaraan bermotor. Selain itu, meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada triwulan II 2017 menjadi bukti banyaknya masyarakat dan dunia usaha yang menahan konsumsi dan lebih memilih menampung dananya di perbankan.

"Di sisi lain walaupun DPK naik, pertumbuhan kredit tetap melambat. Kredit tetap bertumbuh tetapi hanya satu digit, karena memang permintaan kreditnya belum banyak," ujarnya.

Pernyataan Toni terkonfirmasi oleh data Analisis Uang Beredar BI yang menyatakan pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2017 melambat menjadi 7,6 persen secara tahunan (yoy) dari 8,6 persen pada bulan sebelumnya.

Sementara, meskipun melambat, DPK masih tumbuh dua digit yaitu dari 10,9 persen pada Mei 2017 menjadi 10,2 persen pada bulan lalu.

Guna membangkitkan keyakinan investor dan konsumen, lanjut Toni, pemerintah perlu turun tangan. Salah satu caranya adalah dengan merealisasikan pembangunan proyek infrastruktur.

Sayangnya, akhir-akhir ini, upaya pemerintah sempat diganggu oleh gangguan politik dan maraknya informasi menyesatkan yang beredar di media sosial.

Salah satu hal yang disorot Toni adalah informasi mengenai meningkatnya utang pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur yang perlu diluruskan dengan cepat oleh pemerintah.

"Menurut saya [infrastruktur dibiayai dengan utang] itu tidak apa-apa, ibarat orang tua membelikan anaknya sepeda motor untuk sekolah setiap hari. Sepeda motor di sini bukan konsumtif tetapi produktif," jelasnya.

Menurut Tony, membengkaknya utang tak bisa dihindari apalagi penerimaan pajak domestik masih belum optimal. Namun demikian, saat ini rasio utang pemerintah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih relatif aman.

Rasio Utang Masih Aman

Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), per Juli 2017, rasio utang Indonesia masih ada di kisaran 28 persen atau di bawah ambang batas aman, 60 persen terhadap PDB.

Rasio utang ini juga lebih rendah dibandingkan Malaysia yang ada di kisaran 40 persen, apalagi Jepang yang lebih dari 200 persen.

Lihat juga: Satu Tahun Sri Mulyani dan Beban Utang yang Membengkak

Karenanya, Tony mengimbau masyarakat berhati-hati dalam membaca dan menyebarkan informasi yang disebarkan melalui media sosial.

Selanjutnya, Tony meyakini konsumsi ekonomi domestik dapat segera pulih pada paruh kedua tahun ini.Hal itu ditopang oleh perbaikan belanja pemerintah dan juga realisasi pembangunan proyek infrastruktur.

Namun demikian, Tony memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017 hanya bisa mencapai 5,1 persen mengingat pemulihan daya beli masih di bawah ekspektasi.