Pemerintah Siap Beri Lahan Terlantar ke PT Garam

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah akan mengambil alih sekitar 3.750 hektare lahan garam yang dimiliki perusahaan garam swasta dan menyerahkannya kepada PT Garam (Persero) untuk dikelola.

Sofyan menjelaskan, hal ini dilakukan agar lahan-lahan yang menganggur tersebut bisa segera digarap dan memberikan hasil pada peningkatan produksi garam Tanah Air.

Hanya saja, Sofyan menekankan bahwa langkah tersebut baru dilakukan bila perusahaan tersebut tak memenuhi instruksi dari pemerintah, yaitu untuk menggarap sendiri maupun dengan mitra dalam kurun waktu sekitar 30 hari.

Lihat juga: Selisih Harga Garam Petambak dan Impor Cuma 10 Persen

"Sudah kami peringatkan agar perusahaan itu bekerjasama dengan siapa saja agar bisa produksi garam. Kalau mereka tidak bisa memutuskan dalam 30 hari, misalnya untuk kerja sama (dengan siapa) itu akan kita ambil dan serahkan ke PT Garam," jelas Sofyan. 

Terkait peringatan itu, Sofyan mengatakan telah disampaikan pemerintah melalui pelaporan ke Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan akan segera disampaikan surat resminya pada esok hari.

Dengan hal ini, sambung Sofyan, diperkirakan pemanfaatan lahan menjadi optimal dan produksi dapat meningkat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Sementara untuk status lahan PT Garam yang belum selesai, Sofyan menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan sekitar 225 hektare lahan yang dapat digunakan dan dimiliki pula oleh PT Garam yang diambil dari lahan terlantar.

"Di NTT ada beberapa ladang garam atau tanah yang potensi tanah negara. Kami berikan 225 hektare yang bersih dan sudah jelas, bisa digunakan, jadi milik PT Garam yang kami ambil dari tanah terlantar," terang Sofyan.

Dengan tambahan lahan ini, dipastikan akan menambah potensi lahan produksi PT Garam yang sebelumnya sekitar 400 hektar telah digarap dan berasal dari lahan masyarakat dan bekerjasama dengan PT Garam.

Bersamaan dengan penambahan lahan garam tersebut, Sofyan meyakini bahwa target kebutuhan lahan yang disebutkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membutuhkan sekitar 15 ribu hektare bisa terpenuhi.

"Di NTT itu sudah teridentifikasi beberapa lahan, tapi scattered. Ada yang 400 hektare, ada yang 80 hektare. Kalau di NTT, semuanya bisa didapatkan, mungkin bisa mencapai 10 ribu hektare," kata Sofyan.

Selain di NTT, Sofyan bilang ada pula potensi lahan garam dari Aceh hingga Sulawesi Selatan yang tengah diidentifikasi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Lihat juga: Garam Impor dari Australia Tiba di Surabaya

"Ada ladang garam yang bisa dimanfaatkan. Itu ada di Jeneponto, ada di Aceh," tambahnya.

Namun, untuk mewujudkan pengelolaan lahan tersebut hingga akhirnya bisa berproduksi masih membutuhkan waktu. Sofyan sendiri memperkirakan membutuhkan waktu hingga sekitar satu tahun.