India Jegal Kelapa Sawit Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Kampanye hitam yang dilancarkan terhadap produk kelapa sawit atau minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia semakin masif. Buktinya, setelah Uni Eropa, kini giliran India menjegal CPO Indonesia.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah India menaikkan bea masuk atas CPO Indonesia hingga 100 persen. Bea masuk komoditas CPO tadinya sebesar 7,5 persen, namun sekarang menjadi dua kali lipat menyentuh 15 persen.

"Persoalannya, sawit kita selalu ada negatif atau black campaign (kampanye hitam) dari negara lain, termasuk dengan India. Di India, market share (pangsa pasar) kita terganggu. Dan cukup turun. Tapi, mereka terus kami yakinkan kalau produk kita bersih dan tidak kotor," ujarnya, Selasa (21/8).

Lihat juga: Barter Sukhoi Rusia Terganjal Fluktuasi Harga Komoditas

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pemerintah akan mendiskusikan langkah yang perlu diambil atas kenaikan tarif bea masuk itu, termasuk bertemu secara bilateral dengan India. Proses negosiasi perlu diupayakan, mengingat perdagangan dengan India saat ini masih surplus.

"Kami hati-hati, coba G to G, pasti kami akan bicarakan. Kami akan bahas. Kemudian, dalam beberapa waktu dekat, kalau enggak salah, September akan ada pertemuan ASEAN-India," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan India mengumumkan kenaikan tarif bea masuk CPO menjadi 15 persen. Pajak impor minyak kelapa sawit olahan juga meningkat menjadi 17,5 persen dan 25 persen dari sebelumnya 12,5 persen serta 15 persen.

Komoditas sejenis lain yang terkena peningkatan pajak impor, yakni minyak kedelai. Sementara, bea masuk minyak nabati lainnya masih tetap di level 12,5 persen untuk minyak mentah, dan 20 persen untuk minyak nabati olahan.

Lihat juga: RI-Malaysia Lawan Resolusi Diskriminatif UE soal Sawit

Pada Mei lalu, Parlemen Uni Eropa juga sempat mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah lingkungan.

Selain itu, sawit di Indonesia dianggap masih menciptakan banyak masalah mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak-anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Parlemen Uni Eropa bahkan melarang Indonesia mengekspor sawit dan biodiesel ke negara lain.

Dalam menghadapi hasil resolusi bermasalah ini, pemerintah Indonesia sempat berduet dengan pemerintah Malaysia yang produk sawitnya sama-sama dianggap bermasalah. Selama ini, pangsa pasar sawit Indonesia dan Malaysia menguasai sekitar 85 persen pasar sawit di dunia.