Ditjen Pajak Sebut Tere Liye Keliru Soal Pajak Buku Tinggi

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menilai Tere Liye telah keliru soal perhitungan tarif pajak tinggi yang dikenakan pemerintah terhadap royalti atas penjualan buku karya penulis.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi juga membantah bahwa pemerintah sengaja memasang tarif pajak tinggi dan bertindak tak adil kepada penulis. Pasalnya, tarif pajak yang dikenakan pemerintah hanya 15 persen dari royalti penjualan buku penulis dan 10 persen berupa Pajak Penghasilan (PPh).

"Tidak, dia salah persepsi. Pajak penulis itu 15 persen dari royalti yang dipajaki dan itu Pasal 23 bisa dikreditkan. Itu final, bukan dari omset bukunya," ujarnya, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (6/9).

Lihat juga: Tere Liye Keluhkan Pajak 'Selangit' Bagi Penulis

Hanya saja, ia melanjutkan, memang bisa saja pajak yang dikenakan penerbit sesuai dengan kebijakan yang disepakati kedua pihak.

"Penerbit kan macam-macam. Yang bikin buku dijual itu kertas, cover (buku). Di dalam itu kan bukan penulis yang bikin, kan pabrik. Dia dapat royalti, nanti royaltinya dipajaki," terang Ken.

Bersamaan dengan kekeliruan tersebut, DJP akan mengundang Tere ke Kantor Pusat DJP pada siang ini. "Nanti saya mau konferensi pers. Nanti siang, di kantor pajak saya undang," jelasnya.

Lihat juga: Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Temui Tere Liye

Namun, untuk peraturan tarif pajak ke depan, menurut Ken, pemerintah belum punya proyeksi untuk mengubah tarif pajak terkait. Sebab, pembahasannya perlu melalui rapat kerja dengan DPR lebih dulu.

Sebelumnya, Tere membuat status di laman Facebook pribadinya yang berisi soal keluhan pajak tinggi dari pemerintah dan penerbit buku terhadap penulis.

Dalam hitungannya, penulis disebut menjadi pembayar pajak paling tinggi dibandingkan pekerjaan lainnya, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Lihat juga: Perusahaan Tambang Tunggak Penerimaan Negara Rp3,2 Triliun

"Penulis buku membayar pajak 24 kali dibanding pengusaha UMKM dan dua kali lebih dibanding profesi pekerjaan bebas," kata Tere.

Selain tarif pajak tinggi, ia juga mengeluhkan ketidakadilan pajak yang diterapkan pemerintah. Sebab, pajak penulis langsung ditarik oleh penerbit sehingga tidak bisa ditutupi.

Sedangkan, banyak pekerjaan bebas lain, seperti artis, pengacara, yang masih kerap menyembunyikan penghasilan dan tak menyetorkan pajaknya.

Pilihan Redaksi Pemerintah Masukkan Potensi Pajak e-Commerce di APBNP 2017 Pemerintah Tak Pangkas Belanja, Meski Penerimaan Pajak Seret

"Artis, pengusaha, lawyer, wah, itu sih mudah sekali untuk menyembunyikan berapa penghasilan sebenarnya. Penulis tidak bisa," imbuh Tere.

Tak hanya itu, ia juga mengaku kecewa lantaran sudah setahun mengadu keluhan ya ini ke DJP dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), namun tak pernah ditanggapi.

"Apa hasilnya? Kosong saja. Bahkan surat-surat itu tiada yang membalas, dibiarkan begitu saja nampaknya," keluh Tere.

Alhasil, ia memilih memutus kerja sama dengan dua penerbit buku, yaitu Gramedia Pustaka Utama dan Republika Penerbit per 31 Juli kemarin. Sehingga, buku-buku karyanya hanya dijual sampai 31 Desember mendatang. Namun, per 1 Januari tak lagi dijual.

"Insyaallah, buku-buku baru atau tulisan-tulisan terbaru Tere Liye akan kami posting lewat media sosial page ini dan atau akses lainnya yang memungkinkan pembaca bisa menikmatinya tanpa harus berurusan dengan ketidakadilan pajak," pungkasnya.