Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani berusaha mewujudkan kesetaraan (ekualitas) antar daerah di tahun 2018. Rencananya hal tersebut direalisasikan melalui dana alokasi ke daerah dalam Rencana Anggaran Pembelanjaan Nasional (RAPBN) 2018.
Dalam rapat kerja pembahasan RAPBN 2018 bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beberapa daerah, Sri Mulyani mengatakan bahwa dana untuk desa masih sama seperti tahun ini, yakni Rp60 Triliun.
Kendati demikian, dana alokasi dasar untuk tahun 2018 akan mengalami perubahan. Sedangkan pada tahun 2018, Sri Mulyani akan mengadakan dana alokasi afirmasi untuk desa-desa tertinggal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dana alokasi dasar untuk tahun 2018 bagi desa-desa meningkat sebesar 9 persen dari tahun ini yang semula 40 persen menjadi 49 persen.
"Dengan demikian kita berharap rasio ketimpangan antar desa akan menurun cukup tajam," ujarnya, Rabu (6/9).
Pemerintah ingin menurunkan rasio ketimpangan antar desa dari 0,51 menuju ke 0,49. Meski demikian, untuk menurunkan rasio ketimpangan antar desa itu tidaklah mudah, menurutnya untuk melakukan hal itu membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Sri Mulyani mengaku rata-rata dana desa untuk daerah tertinggal akan ditingkatkan menjadi Rp1,2 miliar pada 2018.
Di samping itu, anggaran daerah ini juga akan banyak dialokasikan untuk dana pendidikan dan juga kesehatan. Di antaranya untuk pengadaan sanitasi dan saluran air bersih, alat kesehatan, dan renovasi ruang kelas.
Selain itu, ia juga fokus terhadap masalah kekurangan gizi yang masih banyak melanda beberapa desa di wilayah tertinggal Indonesia. Ia mengajak anggota DPD di berbagai daerah untuk kritis dan tanggap akan hal tersebut.
"Kalau manusianya tidak memiliki kapasitas berpikir yang bagus, mau ditambah investasi infrastuktur yang bagus dan lain-lain tidak akan membuat kemampuan desa tersebut menjadi produktif dan kompetitif," pungkasnya.