Pemerintah Pastikan Insentif Fiskal Investasi Hulu Migas

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan akan memberikan insentif fiskal baik bagi kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi hulu migas kendati belum menentukan sistem perpajakan bagi kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) Gross Split. Sistem perpajakan tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang baru.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, keputusan ini sudah disepakati pada rapat bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari Rabu pekan lalu.

“Kami mencoba dengan insentif fiskal, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikaitkan itu hampir sama dengan PP sebelumnya yang mengatur ihwal cost recovery,” jelas Mardiasmo, Selasa (3/10).

Menurut Mardiasmo, insentif fiskal bagi eksplorasi akan diguyur selama periode tersebut. Di sisi lain, insentif fiskal pada masa eksploitasi hanya akan diberikan sementara saja, tergantung kondisinya.

Sebagai salah latu langkah insentif, pemerintah akan membebaskan PPh, PPN, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa eksplorasi. Namun, meski sudah ada pertemuan beberapa kali, pemerintah masih belum menemui titik temu untuk memberikan insentif di masa eksploitasi.

Kendati demikian, Mardiasmo memastikan seluruh jenis pajak akan dikenakan ketika pendapatan proyek migas sudah melebihi biayanya. “Nanti, kalau proyek lapangan migas sudah menghasilkan dan revenue-nya sudah melebihi cost-nya, mereka (perusahaan) harus bayar pajak,” jelasnya.

Lihat juga: Arcandra Sebut Skema Baru Gross Split Untungkan Pengusaha

Mardiasmo menjelaskan, rapat pada Rabu pekan lalu juga menyepakati sistem pajak yang dikenakan, yakni mengikuti ketentuan yang berlaku (prevailing). Selain itu, pajak tersebut dibebankan ke laba bersih perusahaan.

Sebagian besar skema perpajakan tersebut, lanjut Mardiasmo, mengikuti ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2017 yang mengatur soal pemulihan biaya operasi migas di era PSC cost recovery. Namun, ia tak membeberkan kapan penyusunan aturan ini rampung.

“Pembahasan masih berjalan,” tuturnya.

Lihat juga: Pembebasan Lahan Eksplorasi Hambat Investasi Hulu Migas

Sebagai informasi, PSC Gross Split telah mengganti PSC cost recovery sejak awal tahun kemarin setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017. Gross split sendiri adalah skema bagi hasil produksi migas berdasarkan prinsip gross tanpa pemulihan biaya operasi.

Sistem ini berbeda dengan PSC cost recovery, di mana split antara pemerintah dan KKKS akan dilakukan setelah produksi bruto dikurangi produksi tertentu dari sebuah blok migas (First Tranche Petroleum/FTP) dan pemulihan biaya produksi migas yang dikeluarkan KKKS (cost recovery).