Sri Mulyani Ingin 'Peloroti' Freeport Lebih Besar

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah meracik formulasi yang tepat untuk menghitung tambahan penerimaan negara dari Freeport Indonesia, apabila perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bersulih status dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Hitung-hitungan tersebut sejatinya akan dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai stabilisasi investasi, yang tidak hanya berlaku khusus Freeport saja. PP ini diyakini membuat kantong pemerintah menjadi lebih tebal dari kegiatan Freeport.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, di dalam rencana aturan ini, penerimaan fiskal dari Freeport tak hanya menyangkut Pajak Penghasilan (PPh) saja. Tapi juga, banyak komponen lain diikutsertakan, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), royalti, dan pajak daerah.

Lihat juga: Ada Kekurangan PNBP dari Beban Cost Recovery US$956,04 Juta

Makanya, ia menampik anggapan pemerintah bersikap lunak terhadap Freeport. “Penerimaan negara bukan hanya dari PPh, bukan dari satu item saja. Saya sampaikan berkali-kali, penerimaan harus lebih besar di dalam rezim yang sekarang ini dibanding rezim sebelumnya,” tutur Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (4/10).

Dalam menyusun formulasi tersebut, Kemenkeu tetap mengacu pada pasal 169 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang menyebutkan bahwa harus ada upaya peningkatan penerimaan negara.

Adapun, peningkatan penerimaan itu disumbang dari pos yang tercantum dalam pasal 128 UU Minerba, yakni pajak sesuai aturan perpajakan yang berlaku (prevailing), bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, dan kompensasi data informasi.

Lihat juga: Holding BUMN Tetap Dikebut Meski Freeport 'Masih Ribut'

“Semua akan kami masukkan di dalam peraturan perundang-undangan yang konsisten dengan pasal 128 dan 169 dari UU Minerba dan kami sedang memformulasikan itu,” imbuh dia.

Aturan stabilisasi investasi Freeport ini masih satu paket dari poin-poin perundingan dengan pemerintah terkait perubahan status Freeport dari KK menjadi IUPK.

Selain penerimaan negara, hal lain yang dirundingkan, yakni divestasi sebesar 51 persen, pembangunan smelter dan kepastian perpanjangan operasional Freeport sampai tahun 2041 mendatang.

Lihat juga: BPK Temukan Kerugian Negara Dari Freeport

“Kementerian Keuangan merupakan lead (pemimpin) terkait kepastian investasi dan penerimaan negara,” katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada kemungkinan kewajiban fiskal Freeport akan bersifat prevailing ketika berubah jadi IUPK. Namun, pemerintah memastikan nilai setoran ini bisa stabil dan bersifat nailed down sepanjang masa operasional Freeport.

“Dalam hal ini, ada prevailing law yang nanti akan dituangkan selama konsesi berlangsung,” terang mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.