Hal itu disampaikan langsung kepada seluruh kepala daerah Indonesia dalam Rapat Pengarahan Presiden kepada Kepala Daerah di Istana Negara siang ini.
"Kalau tidak bisa mengendalikan artinya bapak dan ibu tidak kuat. Tidak strong (kuat),” tutur Jokowi yang disambut tepuk tangan kepala daerah, Selasa (24/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
APBD biasanya langsung dibagikan ke sejumlah dinas. Jika naik, maka pembagian ke dinas juga bertambah. Padahal, APBD itu seharusnya dikelola kepala daerah.
Tugas lain pemimpin, sambung Jokowi, adalah melobi DPRD agar setuju terhadap pembangunan atau rencana penggunaan APBD sesuai kepala daerah.
Ambil contoh, pembangunan pasar, sama seperti yang sudah dilakukan dengan APBN tiga tahun terakhir. Kepala daerah tinggal mengatakan ingin membangun 10 pasar dan selesai dua tahun mendatang.
Pasar itu akan terbangun apabila anggaran difokuskan ke sana dan terus diawasi. "Jangan diecer, tidak ada barangnya. Percaya saya. Saya yakin bisa asal niat kita baik," pungkasnya.