Jokowi Minta Dana Desa Dialokasikan untuk Padat Karya Warga

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta ada alokasi 20 persen dari total dana desa yang wajib digunakan untuk program padat karya mulai 2018. Permintaan itu disampaikan setelah Jokowi melihat tak ada dampak dari dana desa terhadap pengurangan jumlah kemiskinan selama 3 tahun masa pemerintahannya.

"Selama ini banyak dana desa diborongkan (ke kontraktor). Makanya Presiden minta agar dialihkan ke padat karya, agar manfaatnya langsung kembali ke warga," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis (19/10).

Saat ini rata-rata desa di Indonesia mendapat alokasi dana khusus sebesar Rp800 juta hingga Rp1 miliar. Penyaluran dana desa akan lebih besar nilainya tahun depan.

Lihat juga: Jokowi Ingin Pangkas Pihak Ketiga Penyerap Dana Desa

Perintah Jokowi agar ada alokasi khusus di dana desa disampaikan dalam rapat paripurna, Rabu (18/10). Instruksi diberikan setelah Jokowi disebut heran lantaran tak ada perubahan signifikan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di desa.

Selain memberi alokasi khusus penggunaan dana desa, pemerintah juga akan membantu pembangunan balai dan kantor di desa-desa yang belum memilikinya.

"Karena tak boleh gunakan dana desa, lewat anggaran DAK pusat kita alokasikan Rp50-100 juta kekurangannya lewat APBD. Itu hanya untuk balai desa yang belum ada," tuturnya.

Lihat juga: Buya Syafii Sebut Pancasila Belum Membumi di 3 Tahun Jokowi

Tjahjo mengklaim ada hampir seribu desa yang belum memiliki balai atau kantor desa. Selain membangun kantor, pemerintah juga akan fokus memberi penguatan aparatur untuk menyusun anggaran serta program desa.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan telah mendapat instruksi Presiden Joko Widodo untuk memastikan dana desa diserap melalui program swakelola masyarakat. Dana desa diharapkan bisa menjadi gaji warga desa.

"Presiden memastikan jangan memakan kontraktor, harus masyarakat. 20 persen untuk gaji sehingga meningkatkan daya beli dan konsumsi," ujar Eko di Istana Bogor, Rabu (18/10).

Lihat juga: Suap Auditor BPK, Eks Pejabat Kemendes Dituntut Dua Tahun Bui

Pemerintah selalu memberi anggaran besar untuk dana desa, bahkan bertambah setiap tahun. Tiga tahun lalu Rp20,76 triliun dianggarkan bagi 74.958 desa dan 8.430 kelurahan.