Lima Jurus Gemukkan Kantong Pajak ala Sri Mulyani

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,09 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 atau tumbuh 9,87 persen kalau dibanding APBN-P 2017, yaitu Rp1.472,70 triliun.

Dengan target tersebut, berarti pemerintah membutuhkan kerja ekstra keras untuk menggemukkan pundi-pundi pajak tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah menyusun lima strategi untuk merealisasikan target tersebut.

Pertama, meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (base erosion profit shifting) melalui dukungan sistem keterbukaan dan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Lihat juga: DPR Ketok APBN 2018, Belanja Negara Rp2.221 Triliun

Kedua, penguatan data dan sistem informasi perpajakan agar lebih baru (update) dan terintegrasi melalui e-filing, e-form dan e-faktur. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen membangun kepatuhan dan kesadaran pajak.

“Ini melalui e-service, mobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Rabu (25/10).

Ketiga, lanjut dia, meninjau kembali pengecualian pajak pada beberapa barang yang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Lihat juga: Sri Mulyani 'Irit Bicara' Soal Pengganti Dirjen Pajak

Keempat, pemberian insentif perpajakan, melalui tax holiday dan tax allowance, serta mengkaji kebijakan exemption tax pada beberapa barang kena PPN.

Kelima, penguatan SDM dan regulasi, melalui peningkatan pelayanan dan efektivitas organisasi.

Sementara, dari sisi Kepabeanan dan Cukai terus dilakukan pembenahan dan penguatan reformasi melalui perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara, serta penegakan pemberantasan penyelundupan, pemberantasan cukai palsu.

Pilihan Redaksi Jokowi 'Goda' Sri Mulyani dalam Rapat Kepala Daerah Belanja 2018 Naik, Sri Mulyani Minta K/L Lebih Fokus Kerja

“Termasuk juga, pelayanan kepabenanan yang lebih baik di daerah perbatasan serta peningkatan potensi penerimaan kepabeanan dan cukai,” imbuh dia.

Fraksi Partai Gerindra tetap pesimis. Seperti disampaikan Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Wilgo Zainar, penerimaan pajak tahun depan tak akan tercapai. Bahkan, berujung pada shortfall sebesar Rp100 triliun.

Menurutnya, ini merupakan implikasi dari kegagalan pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio.

Adapun di tahun anggaran 2017, tax ratio berada di angka 9,72 persen, atau memburuk dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 10,4 persen.

“Saat ini, penerimaan perpajakan hanya Rp874,2 triliun atau 59,36 persen dari target sebesar Rp1.472,7 triliun. Perkiraan kami, tahun ini akan terjadi shortfall Rp150 triliun. Perpajakan di tahun depan, juga kami ramal akan shortfall Rp100 triliun,” pungkasnya.