Data Terpadu, Bansos Tahun Depan Diklaim Lebih Efektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan optimistis anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp283,7 triliun di tahun depan bisa lebih efektif.

Pemerintah yakin sasaran penerima bantuan sosial sudah dipadukan dengan program lain, sehingga seharusnya itu bisa membantu kesejahteraan bagi golongan yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mencontohkan, untuk tahun depan, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi terpadu yakni 10 juta Kepala Keluarga (KK).

Lihat juga: Bantuan Sosial Tak Lagi Pakai ATM, Namun Sistem Biometrik

Menurutnya, rencana itu jauh lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya, dimana setiap bantuan memiliki basis data masing-masing.

“Bantuan Sosial ini memang sejak lima tahun lalu sudah jadi andalan. Yang mungkin berbeda sifatnya adalah penyalurannya. Seperti BPNT, kini kan diberikan ke 10 juta KK. Kalau dulu kan setiap wilayah pembagiannya dirata-rata. Dengan cara seperti ini, bantuan kami harap bisa lebih efektif,” jelas Askolani di Kementerian Keuangan, Rabu malam (25/10).

Lebih lanjut ia menerangkan, kenaikan efektivitas anggaran pun tercermin dari kenaikan penerima manfaat. Ia mencontohkan peserta PKH yang naik dari angka 6 juta di tahun ini ke angka 10 juta KK.

Menurut Askolani, kenaikan penerima manfaat ini dilakukan karena dampaknya terbukti bisa menurunkan angka kemiskinan. “Seblumnya, penerima PKH ini naik dari 2 juta KK ke angka 6 juta KK. Ini kita naikkan karena kami tahu ini bermanfaat,” paparnya.

Tak hanya dari alokasi anggaran khusus, pos anggaran lain seperti dana desa juga seharusnya bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.

Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, dana desa yang dianggarkan Rp60 triliun mulai tahun depan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pembukaan lapangan kerja. Sehingga, seharusnya kesejahteraan masyarakat bisa ikut terangkat akibat perubahan desain dana desa tersebut.

Lihat juga: Skema Bansos PKH 2018 Rampung Oktober Mendatang

Meski demikian, menurutnya fungsi anggaran saja tak cukup untuk mengerek tingkat kemiskinan dari posisi Maret 2017 seebsar 10,64 persen dari total populasi ke angka 9,5 persen hingga 10 persen di APBN 2018.

“Kalau dana desa dialokasikan untuk bangun jalan dan mengerjakan dana desa, mereka bakal dapat penghasilan lebih baik. Tapi kalau tools-nya banyak sekali, semakin lama semakin efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan,” lanjutnya.

Dana pengentasan kemiskinan sebesar Rp283,7 triliun di tahun depan dialokasikan untuk penerima PKH, perluasan BPNT, pelayanan kesehatan yang mencapai 92,4 juta jiwa, dan program Indonesia Pintar.