Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, transaksi ruas tol yang ada di Jabodetabek sudah mencapai 95 persen, sehingga ia yakin elektronifikasi bisa berjalan sepenuhnya besok.
Khusus Jabotabek, pembayaran tol non-tunai baru mencapai 83 persen dari total transaksi keseluruhan. Dalam hal ini, ia menyebutkan beberapa jalan tol memang terlambat untuk menerapkan elektronifikasi, contohnya jalan tol Suramadu, Surabaya-Mojokerto, dan Makassar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut ia menjelaskan, sebenarnya, sarana elektronifikasi di setiap ruas jalan tol telah mencapai 100 persen. Hanya saja karena pengadaan infrastruktur elektronifikasi terlambat, maka penetrasi pembayaran elektronik juga ikut mengalami keterlambatan.
"Di sini kan sudah 72 persen yang bisa menerima pembayaran non tunai. Mulai malam nanti, sisa 28 persen gardu yang hybrid hanya melayani non tunai," jelasnya.
Sementara itu, Vice President Divisi Management Operasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Raddy Lukman mengatakan, penetrasi elektronik di ruas tol yang dikelola perusahaannya sudah mencapai 94 persen atawa lebih baik dari rata-rata nasional.
Meski elektronifikasi cukup tinggi, perusahaannya menyadari minimnya sarana isi ulang uang elektronik (top up) di jalan tol dapat mengganggu jalannya program tersebut.
"Ini memang akan dipasang di lokasi-lokasi tertentu. Misalkan, kalau ada 10 gardu di satu gerbang tol, mungkin top up baru dipasang di dua gerbang tol saja. Kalau kurang bisa top up di situ," imbuhnya.
Sebagai informasi, ketentuan mengenai elektronifikasi jalan tol dimuat di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017. Setelah pemberlakuan elektronifikasi jalan tol, nantinya pemerintah akan mengimplementasikan sistem transaksi tol tanpa menghentikan kendaraan (multi lane free flow) pada Desember 2018 mendatang.