Tak Semua Perusahaan Mampu Penuhi Kenaikan UMP 2018

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Selasa, 31/10/2017 10:23 WIB
Tak Semua Perusahaan Mampu Penuhi Kenaikan UMP 2018 Kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71 persen dinilai tak dapat dipenuhi oleh semua perusahaan, apala beberapa sektor industri kini tengah lesu. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) menilai, tak semua perusahaan mampu memenuhi aturan kenaikan upah minimum (UMP) tahun depan.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menetapkan kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71 persen. Jumlah tersebut berasal dari data inflasi nasional sebesar 3,72 persen, serta pertumbuhan ekonomi 4,99 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal itu sesuai Pasal 44 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka formula penetapan UMP memuat pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional.


"Sebenarnya, enggak semua perusahaan mampu karena situasi perusahaan kan masing-masing, apalagi sektor ritel lagi kena hantaman seperti ini. Kemudian, kelihatannya juga masyarakat lagi menahan untuk belanja. Jadi, banyak perusahaan yang sebenarnya lagi menghadapi situasi market yang tidak kondusif," ujar Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/10).

Selain ritel, menurut dia, sektor industri pengolahan yang banyak menyerap tenaga kerja juga cenderung stagnan. Oleh karena itu, besaran kenaikan upah yang lebih tinggi dari inflasi itu terasa memberatkan.

Kendati demikian, lanjut Bob, pengusaha tetap berkomitmen untuk menerapkan aturan yang sebelumnya telah disepakati dengan pemerintah itu. Pasalnya, beleid tersebut memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk menghitung proyeksi besaran biaya operasional.

"Bagi perusahaan yang penting ada kepastian. Dengan ada PP 78/2015, ada kepastian bagi dunia usaha berapa biayanya meskipun secara individu masing-masing tidak semua akan mampu," ujarnya.

Konsekuensi pahitnya, lanjut Bob, perusahaan bisa saja mengurangi tenaga kerja.

"(Pengurangan tenaga kerja) itu tidak perlu diomongin lagi. Kan sudah di depan mata. Seperti ritel kan sudah jelas," ujarnya.

Sejauh ini, menurut dia, pelaku usaha juga belum akan meminta revisi aturan upah tersebut. Pasalnya, jika aturan itu kembali direvisi, maka kepastian usaha tidak bisa terwujud dan berdampak pada buruknya iklim usaha.


ARTIKEL TERKAIT