Puan Minta Pemda Ikut Kendalikan Defisit BPJS

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meminta agar Pemda ikut berpartisipasi dalam upaya mengendalikan defisit keuangan BPJS Kesehatan. 

“Saya harap, peran Pemda ke depannya bisa ikut aktif, bukan hanya melakukan preventif dan promotif saja, tetapi juga uang yang ada di Pemda itu bisa digunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan katastropik.” ujar Puan dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Senin (6/11). 

Rapat koordinasi ini membicarakan upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal BPJS Kesehatan, yaitu: efisiensi operasional BPJS Kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi sharing pemda, melalui Pojok Rokok untuk pelayanan kesehatan, optimalisasi sharing BPJS Ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja. 

Berbagai upaya dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyai, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris ini akan segera dilaporkan oleh Menko PMK kepada Presiden. 

Lihat juga: Jokowi Minta Pemda Cairkan Dana yang Mengendap di BPD

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan daerah mencapai Rp222,59 triliun per Juni 2017. Sementara, BPJS Kesehatan memperkirakan akan terjadi defisit sebesar Rp9 triliun hingga akhir 2017. 

Lembaga ini mengatakan pemerintah sudah memberi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,6 triliun untuk menambal defisit tersebut, sehingga defisit yang akan terjadi tinggal Rp5,4 triliun. 

BPJS kesehatan juga mengatakan telah membuat strategi untuk memperkecil defisit yang diderita itu. 

Lihat juga: Puan Sebut Jokowi-JK Berhasil Sejahterakan Rakyat

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam Program Indonesia Sehat dan pemerintah membayar iuran kesehatan untuk 92,4 juta penduduk.

Saat ini, peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 172 juta orang (66 persen).

Rapat Tingkat Menteri 25 Juli 2017 telah mengidentifikasi bauran kebijakan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kapasitas fiskal BPJS Kesehatan. 

Kebijakan itu meliputi target cakupan Kesehatan Semesta Tahun 2019, Iuran PBI tetap, Iuran Non PBI Tetap, Kendali mutu dan kendali biaya, strategic purchaser, cost sharing, masa tunggu peserta dan sharing Pemda dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.