Pertamina Masih Tunggu Tawaran Pengelolaan Blok Mahakam

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) mengaku belum menerima tawaran dari pihak mana pun yang sempat dikabarkan tertarik mengelola Blok Mahakam di Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun, dua pihak yang disebut-sebut sempat melirik Blok Mahakam, yaitu Total E&P Indonesie dan perusahaan minyak asal Uni Emirat Arab Mubadala Petroleum.

"Sampai hari ini, korporasi masih tunggu keputusan dan tawaran dari partner yang mau masuk. Sampai saat ini, belum ada pembicaraan business to business," ujar Direktur Utama PHI Bambang Manumayoso, Kamis (9/11).

Lihat juga: Pertamina Menanti Pemerintah Lunasi Utang BBM Rp30 Triliun

Kendati begitu, Bambang memberi sinyal bahwa Pertamina tak menutup pintu bagi pihak-pihak yang tertarik untuk bergabung dengan perseroan dalam mengelola Blok Mahakam.

Sebab, ia meyakini, kerja sama tentu akan memberikan keuntungan karena bisa meningkatkan produksi di dalam negeri.

"Partnership (kemitraan) itu penting sekali. Bayangkan dengan gap (kesenjangan) sekarang ini antara kebutuhan dengan produksi yang masih jauh," katanya.

Lihat juga: Tak Ada Urgensi Pelanggan Listrik 900 VA Naik Jadi 4.400 VA

Namun demikian, dengan belum adanya pembicaraan tersebut, maka pengelolaan Blok Mahakam sampai tahun depan masih dikuasai oleh perusahaan pelat merah itu. 

Hanya, ada bagian sekitar 10 persen hak kelola yang diberikan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan arahan pemerintah.

"Kami sekitar 10 persen harus ada ke BUMD, itu sesuai arahan pemerintah. Jadi, sampai saat ini masih 100 persen (hak kelola di Pertamina)," imbuh dia.

Lihat juga: Menteri Jonan Desak Pertamina dan PLN Melantai di Bursa

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa Total E&P Indonesie kembali menyatakan ketertarikannya untuk mengelola Blok Mahakam.

Bahkan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengeluarkan surat yang memberi izin mengenai porsi hak partisipasi Blok Mahakam ke perusahaan selain Pertamina, yaitu maksimal 39 persen.

"Surat pemerintah sebelumnya kan memperbolehkan (hak partisipasi minoritas) 30 persen. Sesuai arahan Pak Menteri ESDM, (hak partipasi) boleh up to (sampai) 39 persen. Suratnya itu yang sedang kami persiapkan," kata Arcandra pada September lalu. 

Pilihan Redaksi PLN Bakal Hapus Golongan Listrik 4.400 VA ke Bawah AKR Tambah Dua Titik BBM Satu Harga

Namun, Arcandra bilang, memang porsi pastinya diserahkan ke Pertamina dan Total dengan tahapan negosiasi secara business to business.

Sementara terkait Mubadala Petroleum, Kementerian ESDM menyebutkan bahwa perusahaan tersebut menaruh minat untuk memperbesar investasinya di Indonesia dan salah satunya, yaitu Blok Mahakam.

"Soal Mahakam, mereka sempat tanya. Kami sebagai pemerintah bilang, ya silakan business to business ke Pertamina," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Ego Syahrial dalam keterangan tertulis.

Sebelumnya, Mubadala telah berinvestasi di Lapangan Ruby di Blok Sebuku di Provinsi Sulawesi Barat. (bir)