Jepang Cairkan Pembiayaan Pelabuhan Patimban Secara Bertahap

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Jepang akan mencairkan pembiayaan proyek Pelabuhan Patimban secara bertahap, sesuai dengan tahapan konstruksi yang sudah dilakukan. Itu pun, akan melewati proses survei terlebih dahulu.

"Jadi, kami ada survei konstruksi dhaulu, setelah semua tahap selesai dan dikonfirmasi baru pemerintah Jepang akan bayarkan," ungkap Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei, Senin (13/11).

Seperti diketahui, Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah berkomitmen untuk memberikan pinjaman untuk proyek Patimban sebesar 118,9 miliar yen atau setara dengan Rp14,19 triliun.

Lihat juga: Jepang Kucurkan Pinjaman Rp15,2 T, Bunga Cuma 0,1 Persen

Namun, lanjut Honsei, pinjaman ini bersifat maksimal dan kemungkinan besar tidak akan digunakan 100 persen. Jumlah dana yang dicairkan nantinya bergantung pada nilai konstruksi setelah pemerintah Jepang melakukan survei.

"Ini tidak bermaksud untuk dipakai semua. Kalau menggunakan skema pinjaman yen, kami hitung dulu berapa dana yang dibutuhkan nanti pemerintah Jepang putuskan," terang Honsei.

Perjanjian pinjaman dana ini termaktub dalam Pertukaran Nota atau E/N mengenai dua proyek, di mana salah satunya terkait Pelabuhan Patimban.

Lebih lanjut, Honsei menuturkan, pembangunan Pelabuhan Patimban ini akan dilakukan dengan dua tahap.

Dalam tahap pertama, nilai proyek ditaksir mencapai 144 miliar yen atau Rp17,19 triliun. Dengan kata lain, komitmen pinjaman dari pemerintah Jepang ini memiliki komposisi sebesar 83 persen.

"Untuk Pelabuhan Patimban ini dari kementerian terkait tender sudah selesai, maka kami berharap mulai konstruksi tahun depan," katanya.

Sementara itu, pinjaman ini hanya diperuntukkan sebagai biaya konstruksi. Artinya, dana tersebut tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti pengadaan tanah dan pajak.

"Untuk pengadaan tanah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kemudian pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," jelas Honsei.

Lihat juga: Pemerintah Resmikan Groundbreaking Pipa Gas Duri-Dumai

Bila konstruksi bisa dilakukan sesuai dengan harapan, maka pemerintah Jepang menargetkan soft opening untuk terminal kendaraan di Pelabuhan Patimban bisa dilakukan pada Maret 2019 mendatang.

Hanya saja, hingga kini baik pemerintah Indonesia dan Jepang belum menentukan siapa operator dari Pelabuhan Patimban tersebut. Honsei menyebut pihaknya dan Indonesia masih terus melakukan negosiasi terkait hal tersebut.

"Pihak kami sedang bernegosiasi, Indonesia mengusulkan pihak swasta tapi negosiasi belum selesai sehingga kami belum bisa menjelaskan," pungkasnya. (bir)