ANALISIS

Penyederhanaan Golongan Listrik Akan 'Gerogoti' Keuangan PLN

Yuli Yanna Fauzie , CNN Indonesia | Rabu, 15/11/2017 09:17 WIB
Penyederhanaan Golongan Listrik Akan 'Gerogoti' Keuangan PLN Selain memastikan tarif tak akan naik dengan rencana penyederhanaan golongan listrik, PLN memastikan beban penambahan daya akan ditanggung perusahaan. (ANTARA FOTO/Saptono)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memastikan bakal menanggung seluruh biaya tambahan kenaikan daya kepada masyarakat terkait rencana penyederhanaan golongan listrik. Untuk itu, PLN diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp133 triliun.

Rencananya, golongan listrik pelanggan nonsubsidi dengan daya 900 voltampere (VA), 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500 VA, dan 4.400 VA akan dihapus dan dimasukkan dalam kelompok 5.500 VA. Dengan demikian, nantinya hanya tersisa golongan listrik 5.500 VA dan 6.600 VA bagi pelanggan nonsubsidi, sedangkan golongan listrik pelanggan subsidi tak akan diubah.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng mengaku, rencana penyederhanaan golongan listrik membutuhkan penggantian instalansi distribusi listrik di dalam rumah. Pasalnya, kabel-kabel penyalur listrik rumahan harus diperbaharui agar siap menerima daya sebesar 4.400 VA dengan tegangan sekitar 25 Ampere. Berbeda dengan daya listrik 900 VA yang mungkin tegangannya hanya sekitar 5 Ampere.

Biasanya, bila ada pergantian golongan daya listrik, masyarakat yang menanggung biaya pergantian kabel tersebut. Sedangkan PLN, biasanya hanya menyetujui pergantian tersebut.

Namun, rupanya Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengaku, instansinya siap mengambilalih beban tersebut. Dengan demikian, seluruh biaya pergantian teknis tersebut akan ditanggung PLN, sehingga masyarakat tak terbebani. “Saya pikir supaya itu aman mending digratiskan saja," katanya.

CNNIndonesia.com pun mencoba menghitung berapa besar beban yang harus ditanggung PLN untuk menjalankan kebijakan ini nantinya. Berdasarkan data listrik.org yang dikonfirmasi ke pusat layanan informasi pelanggan (customer service/CS) PLN, biaya peningkatan daya berbeda-beda untuk tiap golongan ke golongan lain
Biaya Kenaikan Tambahan DayaBiaya Kenaikan Tambahan Daya Listrik ke 5.500 VA (CNN Indonesia/Fajrian).

Berdasarkan data jumlah pelanggan PLN sampai tahun ini, jumlah pelanggan listrik 900 VA nonsubsidi mencapai sekitar 18,9 juta, jumlah pelanggan listrik golongan 1.300 VA sebanyak 9,7 juta, golongan 2.200 VA sebesar 2,5 juta pelanggan, golongan 3.500 VA hingga 5.500 VA mencapai sekitar 969 ribu pelanggan.

Bila dikalkulasikan, maka biaya perubahan golongan untuk golongan nonsubsidi 900 VA akan mencapai Rp84,24 triliun, biaya perubahan golongan 1.300 VA Rp39,47 triliun, biaya perubahan golongan 2.200 VA Rp7,99 triliun, dan biaya perubahan golongan 3.500 VA sampai 5.500 VA antara Rp1,03 triliun hingga Rp1,87 triliun.

Dengan demikian, secara kasar perusahaan pelat merah itu membutuhkan dana sekitar Rp132,73 triliun sampai Rp133,57 triliun untuk mengubah lima golongan listrik ke golongan 5.500 VA.

Pengamat energi dari Institute Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, kebijiakan penyederhanaan golongan daya listrik ini akan memberikan beban baru pada keuangan PLN.

Pasalnya, ia mengestimasi, perubahan golongan tersebut akan memakan waktu beberapa tahun untuk menyesuaikan instalasi yang telah terpasang saat ini. Lalu, bila biayanya ditanggung PLN, tentu akan memberikan beban lagi.

"Harus dilihat lagi perhitungan PLN, besaran investasinya berapa? Karena diharapkan itu, investasi tidak hanya untuk pergantian, tetapi disertai peningkatan kualitasnya, itu pasti ada hitungannya," ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Selasa (4/11).

Kinerja PLN sendiri pada tahun ini tercatat tak terlalu baik. Hingga kuartal III, laba PLN anjlok 72 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp3,06 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sempat was-was dengan kemampuan PLN dalam membayar utang hingga menyurati Menteri ESDM Jonan Ignatius dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Namun, Kementerian ESDM memastikan keuangan PLN mumpuni guna menjalankan kebijakan ini. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana memastikan, perubahan golongan tersebut tak akan mengganggu kinerja keuangan perusahaan setrum raksasa nasional itu. Apalagi, sampai menimbulkan beban kerugian bagi keuangan PLN.

"Iya PLN bilang tadi siap. Menurut saya, bagi PLN ini sebagai bentuk investasi dari sisi korporasi saja," terang Dadan.

Tak Mendesak
Di sisi lain, Fabby juga menilai persoalan penyederhanaan golongan listrik tak secara instan selesai dengan tidak adanya kenaikan tarif listrik dan ditanggungnya beban pergantian instalansi distribusi listrik oleh PLN, seolah membuat masyarakat aman.

Ia menilai, pada dasarnya memang tak ada kepentingan yang mendesak dari perubahan golongan daya listrik ini. Selain itu, asumsi pemerintah dan PLN terkait hubungan akses dan konsumsi belum tentu benar di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

“Pertanyaannya, apakah asumsi itu benar atau tidak kita tidak tahu? Karena pada akhirnya yang harus dikritisi adalah orang harus bayar konsumsi listrik yang dipakainya, masyarakat akan tetap mempertimbangkan kemampuan untuk membayar listrik yang dipakai,” tutur Fabby.

"Jadi, harus dilihat kembali kemampuan rumah tangga atau masyarakat untuk membayar listrik itu sendiri," imbuhnya.

Menurut Fabby, pemerintah seharusnya memberikan tarif yang ekonomis, akses yang menjangkau seluruh pelosok, serta meningkatkan kualitas listrik terpasang guna meningkatkan penggunaan listrik masyarakat.

Dia menjelaskan, selama ini masih ada perbedaan kualitas listrik yang didistribusikan PLN kepada masyarakat. Ia mencontohkan kualitas listik di wilayan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), yang berbeda dengan yang di luar Pulau Jawa.

"ESDM sebagai regulator jangan abai dengan hanya bicara soal kenaikan daya tapi tidak mendorong peningkatan kualitas. Kalau mau dorong elektronifikasi, harus dilihat dengan benar apakah ini nantinya justru hanya menimbulkan pemborosan," katanya.

Selain itu, sekalipun masyarakat merasa butuh untuk meningkatkan akses listriknya, Fabby melihat, lebih baik pemerintah dan PLN menyerahkannya kebutuhan listrik ke masyarakat.

Dengan demikian, bila merasa perlu menambah aksesnya, masyarakat bisa melapor sendiri ke PLN untuk perubahan sesuai dengan keinginannya itu.

Sementara itu, Mirna Hapsari (44) karyawan marketing di sebuah perusahaan swasta mengaku tak tahu menahu soal rencana pemerintah bersama PLN itu. Hanya saja, ia pribadi melihat rasanya pemerintah tak perlu melakukan hal tersebut.

Alasan Mirna, penggantian instalansi distribusi listrik nantinya hanya akan menyulitkan masyarakat. Selain itu, ia merasa daya yang dipasangnya saat ini, sudah sesuai dengan kebutuhannya.

"Justru ribet engga, sih? Kan harus pasang ulang gitu, ya. Lagian harusnya kalau memang masyarakat butuh listrik yang lebih besar, kan dari awal sudah kira-kira kebutuhannya berapa saat beli properti," celetuk Mirna.

Senada, Muhammad Ghafar (38) yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di kawasan Thamrin melihat, adanya golongan listrik yang lebih rendah atau di bawah 4.400 VA justru membuat masyarakat lebih pintar dan 'dipaksa' untuk lebih hemat listrik.

"Bukannya harusnya malah hemat listrik ya? Kalau diperbesar mungkin malah memicu jadi boros listrik ya? Kalau dayanya kecil kan jadi dengan sendirinya membuat kita berhemat dengan daya yang kita punya," katanya.

Kendati begitu, Ghafar ingin sekalipun rencana ini jadi dilaksanakan, diharapkan agar tak menambah beban baru bagi masyarakat untuk menanggung biaya perubahan instalansi listrik. (agi)
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Sengat Penyederhanaan Golongan Listrik