Faisal Basri: Holding BUMN Hanya untuk 'Pemulus' Berutang

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Faisal Basri menilai rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk induk perusahaan (holding) BUMN hanya sebagai alat pemulus untuk menaikan kapasitas berutang.

"Saya pernah ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu deputi Kementerian BUMN dia bilang supaya kapasitas berhutangnya naik," ungkap Faisal dalam acara Menakar Untung Rugi Holding BUMN, Jakarta (27/11).

Lihat juga: Pemerintah Usul Revisi Skema Royalti Emas, Perak, dan Tembaga

Menurutnya, keinginan berutang tersebut yang membuat proses penggabungan perusahaan milik negara itu sangat besar. Hal tersebut karena PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum sebagai Holding BUMN Tambang terkesan dipaksakan.

PT Inalum yang bergerak di bidang industri atau hilir Menurut Faisal tidak cocok menjadi induk holding perusahaan tambang untuk anak perusahannya, PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah dan PT Bukit Asam yang bergerak di hulu.

"Jadi bagaimana meng-holding-kan perusahaan alumunium dengan perusahaan tambang, jadi sinerginya di mana, nggak ada," tegasnya.

Selain itu menurut Faisal Pembentukan Holding ini dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap anak perusahaan PT Inalum yang tidak lagi menjadi BUMN.

Lihat juga: Menteri Rini 'Comot' Direktur PLN jadi Direktur Pertamina

"karena tidak dapat diawasi lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bisa diawasi oleh menteri keuangan karena dia statusnya anak perusahaan lewat inbreng saham," terang Faisal.

Dia menilai akan lebih cocok apabila PT Inalum bersinergi dengan perusahaan yang bergerak di hilir seperti industri pesawat dan industri mobil.

Sebelumnya seperti yang kita ketahui, tanggal 29 November 2017 mendatang, Holding BUMN tambang akan efektif berlaku setelah pengalihan saham pemerintah pada PT Bukit Asam, PT Antam Tbk, dan PT Timah ke PT Inalum rampung.

Lihat juga: BRI Akuisisi 35 Persen Saham Bahana Artha Ventura Rp71 Miliar

(lav)