Pemda Tak Patuh, Sri Mulyani Ancam 'Sunat' Anggaran Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengancam bakal memangkas anggaran transfer ke daerah jika pemerintah daerah (pemda) tidak mematuhi ketentuan porsi alokasi belanja yang ditentukan. Dana transfer ke daerah dapat berupa Dana Alokasi Umum (DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sejumlah daerah tidak mematuhi ketentuan porsi anggaran belanja tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Disebutkan Sri Mulyani, dari 548 pemda yang terdiri dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, masih ada 142 daerah yang tidak memenuhi ketentuan porsi anggaran pendidikan yang dipatok minimal 20 persen dari APBD.

Kemudian, sebanyak 180 daerah juga tidak memenuhi ketentuan minimal alokasi anggaran kesehatan yang sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan minimal 20 persen penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan infrastruktur juga belum dipenuhi oleh 302 daerah.

"Kalau mereka tidak memenuhi mandatori ini dan hasilnya tidak ada, mungkin kami selain memberikan insentif juga memberikan punishment," ujar Sri Mulyani saat menghadiri Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Penganugerahan Dana Rakca di Gedung Dhanapala, Rabu (6/12).

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Budiarso Teguh Widodo menambahkan, sebelum pemangkasan itu dilakukan, Kemenkeu akan memberikan peringatan kepada pemda terkait untuk membenahi alokasi anggaran dalam APBD. Jika itu terjadi, pemerintah pusat akan menunda pencairan dana transfer ke daerah pemda terkait.

Lihat juga: Jaga Defisit, Sri Mulyani Sisir Belanja di Pengujung Tahun

"Kalau dia (pemda) berkomitmen (untuk membenahi APBD), kami cairkan (dana transfer ke daerah). Tentunya harus melakukan perubahan APBD, paling tidak merubah penjabaran APBD. Setelah itu, kalau sudah memenuhi ya kami cairkan. Kalau tidak bisa memenuhi (ketentuan alokasi), kami potong (anggaran)," ujar Budiarso.

Sebenarnya, skema serupa telah digunakan pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap desa yang memiliki sisa dana di rekening kas desa (RKD). Hal itu tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam beleid tersebut, bupati/walikota daerah menjatuhkan sanksi administratif kepada desa yang masih memiliki sisa dana di RKD lebih dari 30 persen hingga akhir tahun anggaran. Sanksi administrasi tersebut berupa pemotongan penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya sebesar sisa dana desa tahun berjalan.

Lihat juga: Sri Mulyani Keluhkan Pemda Terlalu Bergantung pada APBN

Pemotongan penyaluran dana desa tersebut menjadi dasar Menteri Keuangan melakukan pemotongan penyaluran dana desa untuk kabupaten/ kota pada tahun anggaran berikutnya.

Budiarso mengungkapkan sanksi bagi pemda yang tidak mengalokasikan belanja sesuai ketentuan akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan terbit tahun depan.

"Dalam bulan ini, kami sudah siapkan (rancangan PMK)," ujarnya. (agi/agi)